Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Setelah tugas BPUPKI dianggap selesai, Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
7 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 522
Link Soal
Pada masa pergerakan nasional, strategi perjuangan 'Non-Koperasi' yang dianut oleh organisasi seperti PNI artinya adalah...
A
Menolak menggunakan bahasa Belanda
B
Menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dalam dewan perwakilan
C
Menolak membayar pajak kepada pemerintah
D
Tidak mau berdagang dengan orang asing
E
Melakukan serangan fisik secara terbuka
NO. 523
Link Soal
Salah satu ciri nasionalisme Indonesia adalah menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti...
A
Persatuan dalam kebersamaan
B
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
C
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
D
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa
E
Bersama membangun bangsa
NO. 524
Link Soal
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi momentum penting bagi Indonesia. Kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal...
A
14 Agustus 1945
B
6 Agustus 1945
C
9 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
1 Agustus 1945
NO. 525
Link Soal
Perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan terhadap...
A
Garis Demarkasi Van Mook
B
Zona Ekonomi Eksklusif Belanda
C
Negara Sumatera Timur
D
Wilayah Indonesia Timur sebagai negara berdaulat
E
Batas Laut Teritorial
NO. 526
Link Soal
Sebagai tindak lanjut sidang PPKI pada Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Tokoh yang dilantik sebagai ketua pertama KNIP adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Adam Malik
C
Sutarjo Kartohadikusumo
D
H. Agus Salim
E
Mr. Kasman Singodimejo
NO. 527
Link Soal
Dalam peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945, Presiden Soekarno memilih untuk hanya menyampaikan pidato singkat dan meminta massa segera membubarkan diri dengan tertib. Alasan utama tindakan ini adalah...
A
Presiden Soekarno memiliki agenda pertemuan diplomatik mendesak
B
Mencegah terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang bersiaga penuh
C
Kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang sedang menurun
D
Massa yang hadir melebihi kapasitas lapangan sehingga tidak kondusif
E
Menghormati kesepakatan gencatan senjata dengan Sekutu
NO. 528
Link Soal
Keanggotaan PPKI pada mulanya berjumlah 21 orang, namun kemudian bertambah tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Berapakah jumlah penambahan anggota tersebut?
A
4 orang
B
5 orang
C
6 orang
D
7 orang
E
8 orang
NO. 529
Link Soal
Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Wilayah manakah yang dikenal sebagai sentra penghasil tambang Bauksit?
A
Bontang
B
Pulau Buru
C
Lapangan Arun
D
Pulau Tarakan
E
Pulau Bintan
NO. 530
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.