Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 531
Link Soal
Setelah konflik berkepanjangan mengenai wilayah Papua Barat, PBB membentuk sebuah badan khusus untuk mengelola masa transisi dan penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Badan yang dimaksud adalah...
A
United Nations Commission for Indonesia (UNCI)
B
United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA)
C
Komisi Tiga Negara (KTN)
D
Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI)
E
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
NO. 532
Link Soal
Siapakah tokoh pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat dalam Perang Tapanuli di Sumatera Utara?
A
Panglima Polim
B
Thomas Matulessi
C
Mohammad Shahab
D
Sisingamangaraja XII
E
Peto Syarif
NO. 533
Link Soal
Pada pelaksanaan KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-X yang diselenggarakan di Jakarta, dihasilkan kesepakatan penting berupa...
A
Kerja sama militer negara-negara Selatan
B
Kerja sama teknologi nuklir antar anggota GNB
C
Kerja sama ekonomi Selatan-Selatan
D
Kesepakatan pembentukan pakta pertahanan baru
E
Pembubaran organisasi GNB
NO. 534
Link Soal
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) saat lembaga tersebut dibentuk pada 7 Agustus 1945?
A
Mohammad Hatta
B
Ir. Soekarno
C
Mr. Soepomo
D
Dr. Radjiman Wideodiningrat
E
Ahmad Soebardjo
NO. 535
Link Soal
Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam merancang dasar-dasar kemerdekaan, badan tersebut dibubarkan dan digantikan oleh lembaga baru pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu...
A
Panitia Kecil
B
Panitia Sembilan
C
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
D
PNI (Partai Nasional Indonesia)
E
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
NO. 536
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.
NO. 537
Link Soal
Berikut ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan isi Perjanjian Renville. Manakah pernyataan yang TIDAK termasuk dalam kesepakatan tersebut?
A
Belanda mengakui kedaulatan RI secara penuh atas seluruh pulau Jawa
B
TNI harus ditarik mundur dari daerah kantong ke wilayah RI
C
Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS)
D
Akan diselenggarakan pemilihan umum
E
Akan dibentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat
NO. 538
Link Soal
Pimpinan tertinggi atau ketua dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dijabat oleh tokoh...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
D
Mr. Soepomo
E
R.P. Soeroso
NO. 539
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dibagi ke dalam tahapan Repelita. Fokus utama yang menjadi sasaran dalam Repelita IV adalah...
A
Sektor pertanian untuk swasembada pangan mutlak.
B
Industri dasar dan kimia untuk menopang pertahanan.
C
Sektor pertanian dan prasarana pengairan.
D
Peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
E
Sektor pertanian menuju industri yang menghasilkan mesin-mesin sendiri (industri berat dan ringan).
NO. 540
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi dilema signifikan. Di satu sisi, ada desakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan berlebihan dapat mengikis kedaulatan ekonomi, mematikan industri lokal, dan pada akhirnya mereduksi semangat kemandirian bangsa. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara 'nasionalisme ekonomi' yang cenderung proteksionis dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem ekonomi global. Bagaimana dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi esensi nasionalisme Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa?
A
Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.
B
Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.
C
Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.
D
Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.
E
Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.