Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 531
Link Soal
Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di hadapan parlemen Jepang (Teikoku Ginkai) pada tanggal...
A
7 Agustus 1945
B
1 Maret 1945
C
7 September 1944
D
29 April 1945
E
17 Agustus 1945
NO. 532
Link Soal
Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal TNI dibentuk berdasarkan hasil keputusan sidang PPKI yang ke-3 pada tanggal...
A
18 Agustus 1945
B
19 Agustus 1945
C
22 Agustus 1945
D
5 Oktober 1945
E
10 November 1945
NO. 533
Link Soal
Tonggak sejarah yang dianggap sebagai dasar legalitas dan penanda lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah peristiwa...
A
Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Terjadinya pemberontakan G30S/PKI
C
Dikumandangkannya Tritura oleh mahasiswa
D
Diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966
E
Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI)
NO. 534
Link Soal
Pendidikan nasional menghadapi tantangan ganda: mencetak SDM berdaya saing global sekaligus mempertahankan karakter kebangsaan. Bagaimana sebaiknya kurikulum disusun untuk menjawab paradoks ini?
A
Menghapus semua materi berbau asing agar siswa fokus 100% pada wawasan lokal.
B
Menyusun kurikulum adaptif yang memadukan kompetensi global (IPTEK) dengan fondasi nilai Pancasila dan sejarah bangsa.
C
Mengadopsi kurikulum barat sepenuhnya tanpa filter nilai-nilai lokal.
D
Hanya fokus pada pengajaran teknis (hard-skill) dan mengabaikan pendidikan karakter.
E
Membatasi akses siswa terhadap literasi internasional.
NO. 535
Link Soal
Tantangan mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperti yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota APEC adalah...
A
Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
B
Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
C
Kerja sama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
D
Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas
E
Barang produksi untuk di ekspor ke negara lain
NO. 536
Link Soal
Tokoh-tokoh yang mewakili negara-negara Asia Tenggara dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok memiliki jabatan sebagai...
A
Menteri Luar Negeri
B
Wakil Kepala Negara
C
Kepala Negara atau Presiden
D
Menteri Urusan Dalam Negeri
E
Menteri Perekonomian dan Keuangan
NO. 537
Link Soal
Berikut ini yang bukan merupakan upaya mempertahankan nasionalisme di era globalisasi adalah…
A
Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
B
Membudayakan sikap dan perilaku cinta tanah air.
C
Mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa.
D
Mengutamakan produk dalam negeri.
E
Menolak semua pengaruh budaya asing yang masuk.
NO. 538
Link Soal
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berasaskan 'Bebas Aktif' mengandung pengertian bahwa...
A
Indonesia bersikap reaktif dan netral dalam konflik global
B
Indonesia tegas dalam pergaulan global namun tetap memihak salah satu blok
C
Indonesia bebas menjalin hubungan internasional dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia
D
Indonesia tidak memihak blok manapun namun pasif dalam perdamaian dunia
E
Indonesia mengutamakan kepentingan nasional di atas perdamaian dunia
NO. 539
Link Soal
Tokoh Presiden Indonesia yang pada masa pemerintahannya mengambil kebijakan untuk mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua adalah...
A
B.J. Habibie
B
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
C
Megawati Soekarnoputri
D
Susilo Bambang Yudhoyono
E
Joko Widodo
NO. 540
Link Soal
Setelah deklarasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan diplomatik dan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Salah satu kesepakatan penting yang terjalin antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati, yang menetapkan bahwa...
A
Belanda akan memulihkan kekuasaan penuh atas semua wilayah Indonesia.
B
Kedaulatan Indonesia terbatas hanya pada Pulau Jawa.
C
Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.
D
Indonesia akan berstatus sebagai negara bagian dalam persemakmuran Belanda.
E
Pemerintahan Indonesia harus berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).