Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 531
Link Soal
Dalam sejarah kuno, bangsa India memberikan julukan 'Dwipantara' kepada wilayah Indonesia. Makna dari istilah tersebut adalah...
A
Negara Padi
B
Pulau Seberang
C
Negara Emas
D
Kepulauan Selatan
E
Wilayah Perantara
NO. 532
Link Soal
Manakah dari daftar berikut yang TIDAK termasuk dalam Tujuh Keajaiban Dunia Kuno?
A
Mausoleum Mausolus
B
Kolosus di Rodos
C
Gereja Konstantinopel
D
Taman Gantung Babilonia
E
Patung Zeus
NO. 533
Link Soal
Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja
NO. 534
Link Soal
Selama masa berdirinya, BPUPKI tercatat telah melaksanakan sidang resmi untuk merumuskan landasan negara sebanyak...
A
3 kali
B
5 kali
C
4 kali
D
2 kali
E
1 kali
NO. 535
Link Soal
Dalam sejarah kerajaan di Nusantara, Kerajaan Mataram Kuno pernah diperintah oleh raja yang mendirikan Wangsa Sanjaya. Raja tersebut adalah...
A
Ken Arok
B
Anusapati
C
Sanjaya
D
Tohjaya
E
Ranggawuni
NO. 536
Link Soal
Bukti sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sejak masa kerajaan Nusantara terlihat pada Kerajaan Kutai, yaitu berupa...
A
Penyusunan kitab undang-undang kerajaan yang adil
B
Pemberian sedekah sapi kepada para Brahmana
C
Kerja sama maritim dengan kerajaan tetangga
D
Sistem pemilihan raja secara musyawarah
E
Pembangunan candi sebagai tempat ibadah bersama
NO. 537
Link Soal
Indonesia sedang mempertimbangkan pembangunan 'Pulau Pintar Nasional' di salah satu gugusan pulau terluar yang kaya akan ekosistem laut unik dan dihuni oleh komunitas adat dengan kearifan lokal yang kuat. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi pusat inovasi teknologi, ekonomi maritim, dan benteng pertahanan negara, namun dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengikis budaya lokal. Dalam konteks nasionalisme Pancasila yang integral, bagaimana sikap terbaik yang harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat?
A
Melakukan kajian mendalam, melibatkan aktif komunitas adat dalam perencanaan, mencari solusi teknologi dan kebijakan yang menjamin keberlanjutan lingkungan, serta mempromosikan inkulturasi teknologi dengan kearifan lokal, sebagai wujud nasionalisme yang berkeadaban dan berkelanjutan.
B
Mendahulukan pembangunan 'Pulau Pintar' demi kemajuan ekonomi dan pertahanan negara, mengesampingkan kekhawatiran lingkungan dan budaya lokal yang dianggap menghambat visi besar bangsa.
C
Menolak pembangunan proyek secara total dan mempertahankan status quo wilayah tersebut, demi menjaga keaslian budaya adat dan kelestarian lingkungan tanpa kompromi.
D
Mengundang investor dan ahli asing secara eksklusif untuk mengambil alih pembangunan proyek dengan janji percepatan ekonomi, tanpa terlalu melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan.
E
Mengadakan referendum nasional untuk memutuskan proyek tersebut, sehingga keputusan akhir murni berdasarkan suara mayoritas rakyat tanpa mempertimbangkan aspek kerentanan minoritas atau lingkungan spesifik.
NO. 538
Link Soal
Sejarah mencatat pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua otoritas kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi akibat disepakatinya...
A
Perjanjian Bongaya
B
Perjanjian Salatiga
C
Perjanjian Gianti
D
Perjanjian Jepara
E
Perjanjian Linggarjati
NO. 539
Link Soal
Pada Pemilihan Umum pertama tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil muncul sebagai salah satu dari empat partai besar. Faktor penyebab berkembangnya pengaruh ideologi tersebut pada masa itu dikaitkan dengan...
A
Adanya sentralisasi kekuasaan
B
Keberhasilan program ekonomi kerakyatan
C
Dukungan penuh dari militer
D
Stabilitas politik yang sangat kuat
E
Penerapan sistem demokrasi liberal murni
NO. 540
Link Soal
Siapakah sosok Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menetapkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di Indonesia?
A
Raffles
B
Van Daalen
C
Van Der Bosch
D
Baron van Hoevel
E
Van Switen