PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 531
Pemanggilan tiga tokoh nasional (Soekarno, Hatta, Radjiman) ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi bertujuan untuk meresmikan PPKI. Dari kacamata strategi perjuangan, bagaimana para tokoh bangsa menyikapi pembentukan badan buatan Jepang ini?
A
Menolaknya mentah-mentah karena dianggap sebagai jebakan sekutu.
B
Menerimanya sebagai satu-satunya cara legal untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah.
C
Memanfaatkannya sebagai wadah legalitas untuk mempersiapkan kelengkapan negara meskipun tujuan Jepang adalah memberi 'hadiah'.
D
Menggunakannya untuk menyusun kekuatan militer guna menyerang balik tentara Jepang.
E
Membubarkannya segera setelah kembali ke Indonesia untuk menghindari cap boneka Jepang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 532
Gerakan Nasional Menabung adalah program pembangunan pasca kemerdekaan yang berakar pada semangat nasionalisme. Tujuan utamanya adalah ...
A
mendorong masyarakat untuk berinvestasi di luar negeri
B
meningkatkan tabungan di bank asing
C
mendukung stabilitas ekonomi dan memajukan perekonomian nasional
D
menggantikan mata uang asing dengan rupiah di seluruh dunia
E
menurunkan nilai tukar rupiah untuk ekspor

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 533
Provinsi Megah Lestari, yang dulunya dikenal dengan semangat persatuan dan kebanggaannya terhadap warisan budaya lokal, kini menghadapi tantangan serius. Mayoritas penduduknya, terutama kaum muda, lebih memilih produk impor, mengidolakan figur asing, dan bahkan cenderung skeptis terhadap upaya pemerintah dalam melestarikan budaya dan bahasa daerah. Media sosial dipenuhi dengan konten yang mengolok-olok tradisi dan pencapaian bangsa sendiri, sementara nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial semakin terkikis. Para pemimpin daerah pun seringkali lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan daripada kepentingan bersama Provinsi. Jika kondisi pengabaian nilai-nilai nasionalisme ini terus berlanjut tanpa tindakan serius, dampak negatif paling fundamental yang akan terjadi adalah...
A
Melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa, berpotensi memicu disintegrasi sosial dan politik di tingkat lokal hingga nasional.
B
Peningkatan pendapatan per kapita akibat masuknya investasi asing dalam jumlah besar.
C
Terciptanya masyarakat yang lebih terbuka dan adaptif terhadap budaya global, sehingga meningkatkan daya saing.
D
Bergesernya fokus pembangunan dari sektor primer ke sektor tersier yang lebih menguntungkan.
E
Meningkatnya partisipasi politik warga dalam pemilihan umum daerah karena semangat individualisme.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 534
Strategi Belanda dalam menaklukkan Kerajaan Aceh sangat terbantu oleh seorang tokoh yang melakukan riset mendalam terhadap struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Aceh. Tokoh yang dimaksud adalah...
A
Daendels
B
Baron van Hoevel
C
Snouck Hurgronje
D
Van Der Bosch
E
Van Heutz

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 535
Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan etnis. Tantangan geografis dan demografis ini rentan memicu perpecahan. Kebijakan pemerintah manakah yang paling efektif untuk merawat persatuan di tengah keragaman tersebut?
A
Mewajibkan penyatuan budaya dengan menghapus budaya-budaya minoritas.
B
Memfasilitasi program pertukaran budaya lintas daerah dan dialog antarsuku untuk menumbuhkan pemahaman inklusif.
C
Melakukan segregasi (pemisahan) wilayah tempat tinggal berdasarkan suku agar tidak terjadi gesekan.
D
Menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terluar kepada pihak swasta asing.
E
Membatasi mobilitas penduduk antar-pulau untuk menjaga kemurnian demografi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 536
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 537
Era pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai setelah keluarnya sebuah surat perintah yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dasar hukum lahirnya Orde Baru tersebut adalah...
A
Dekrit Presiden
B
Supersemar
C
Tritura
D
Piagam Jakarta
E
UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 538
BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dipimpin oleh seorang tokoh senior pergerakan nasional, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Mr. Muhammad Yamin
D
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
E
Sutan Syahrir

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 539
Pada masa pembangunan Orde Baru, program Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dilaksanakan dengan tujuan utama untuk...
A
Mewujudkan keadilan sosial yang merata secara instan
B
Mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya tanpa mempedulikan pemerataan
C
Menjaga stabilitas politik dengan kekuatan militer
D
Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat
E
Menguasai pasar internasional dengan produk dalam negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 540
Untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor dan membangun kemandirian ekonomi, prioritas pembangunan industri nasional pada tahap awal jangka panjang diarahkan pada...
A
Industri perakitan barang elektronik impor
B
Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
C
Industri jasa dan keuangan global
D
Industri ekstraktif yang menjual bahan mentah langsung
E
Industri berat pembuatan senjata militer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.