Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 55. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 541
Link Soal
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi momentum penting bagi Indonesia. Kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal...
A
14 Agustus 1945
B
6 Agustus 1945
C
9 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
1 Agustus 1945
NO. 542
Link Soal
Provinsi Megah Lestari, yang dulunya dikenal dengan semangat persatuan dan kebanggaannya terhadap warisan budaya lokal, kini menghadapi tantangan serius. Mayoritas penduduknya, terutama kaum muda, lebih memilih produk impor, mengidolakan figur asing, dan bahkan cenderung skeptis terhadap upaya pemerintah dalam melestarikan budaya dan bahasa daerah. Media sosial dipenuhi dengan konten yang mengolok-olok tradisi dan pencapaian bangsa sendiri, sementara nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial semakin terkikis. Para pemimpin daerah pun seringkali lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan daripada kepentingan bersama Provinsi. Jika kondisi pengabaian nilai-nilai nasionalisme ini terus berlanjut tanpa tindakan serius, dampak negatif paling fundamental yang akan terjadi adalah...
A
Melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa, berpotensi memicu disintegrasi sosial dan politik di tingkat lokal hingga nasional.
B
Peningkatan pendapatan per kapita akibat masuknya investasi asing dalam jumlah besar.
C
Terciptanya masyarakat yang lebih terbuka dan adaptif terhadap budaya global, sehingga meningkatkan daya saing.
D
Bergesernya fokus pembangunan dari sektor primer ke sektor tersier yang lebih menguntungkan.
E
Meningkatnya partisipasi politik warga dalam pemilihan umum daerah karena semangat individualisme.
NO. 543
Link Soal
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang membuatnya bertindak layaknya sebuah negara. Hak istimewa ini disebut dengan...
A
Hak Veto
B
Hak Oktroi
C
Hak Eksteritorial
D
Hak Angket
E
Hak Prerogatif
NO. 544
Link Soal
Program pembangunan jangka panjang tahap pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan melalui Repelita. Repelita II dilaksanakan pada periode...
A
1 April 1969 - 31 Maret 1974
B
1 April 1974 - 31 Maret 1979
C
1 April 1979 - 31 Maret 1984
D
1 April 1984 - 31 Maret 1989
E
1 April 1989 - 31 Maret 1994
NO. 545
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 546
Link Soal
Kebijakan 'Sanering' atau pemotongan nilai uang (Gunting Syafrudin) pada tahun 1950 dilakukan saat jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh...
A
Ali Sastroamidjojo
B
Sumitro Djojohadikusumo
C
Syafrudin Prawiranegara
D
Iskaq Tjokrohadisurjo
E
Juanda Kartawidjaja
NO. 547
Link Soal
Desa Sukamaju di tahun 1960-an dikenal dengan semangat gotong royongnya yang tinggi. Saat itu, masyarakat bahu-membahu membangun dam irigasi mandiri yang vital untuk pertanian mereka, tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Para pemuda mengorbankan waktu dan tenaganya, bahkan menunda studi, demi kepentingan bersama. Nasionalisme mereka terwujud dalam upaya kolektif mewujudkan kemandirian pangan desa dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh asing yang mulai masuk. Kini, di Desa Sukamaju yang sama, tantangan berbeda muncul. Alih-alih membangun infrastruktur fisik, masyarakat dihadapkan pada masalah erosi nilai-nilai lokal, penyebaran hoaks yang memecah belah, dan ketergantungan pada produk luar negeri. Para pemuda, meski aktif berinteraksi di media sosial, lebih sering terlibat dalam debat virtual tentang isu nasional ketimbang aksi nyata di desa. Semangat kebersamaan masih ada, namun bentuk dan manifestasinya terasa berbeda, lebih personal dan terkadang kurang terikat pada kepentingan kolektif desa secara langsung. Berdasarkan narasi di atas, bagaimana perbandingan manifestasi nasionalisme di Desa Sukamaju pada masa lalu dan masa kini menggambarkan evolusi konsep tersebut di tengah masyarakat Indonesia?
A
Nasionalisme masa lalu lebih terwujud dalam aksi kolektif fisik dan upaya kemandirian lokal, sementara masa kini cenderung diekspresikan melalui platform digital dan kesadaran isu nasional yang lebih bersifat virtual.
B
Nasionalisme pada kedua periode sama-sama berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun dengan skala yang berbeda akibat kemajuan teknologi.
C
Masa lalu menunjukkan nasionalisme yang didasari oleh ketakutan terhadap ancaman fisik, sementara masa kini didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan internasional.
D
Manifestasi nasionalisme di masa lalu cenderung individualistis, sementara masa kini lebih menonjolkan semangat gotong royong dalam bentuk kampanye daring.
E
Pada masa lalu, nasionalisme tidak mengenal konsep kemandirian, berbeda dengan masa kini yang sangat menekankan swasembada pangan.
NO. 548
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh Jepang dengan tugas utama...
A
Menyusun strategi perang gerilya melawan Sekutu
B
Membentuk kabinet pemerintahan pertama Indonesia
C
Menyelidiki dan merumuskan dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka
D
Melatih pemuda Indonesia menggunakan senjata militer
E
Menghimpun dana perang dari masyarakat
NO. 549
Link Soal
Pancasila bukanlah paham yang menganut chauvinisme. Definisi yang paling tepat untuk mendeskripsikan istilah chauvinisme adalah...
A
Kesetiaan tinggi terhadap tradisi kuno daerah asal
B
Paham yang menganggap semua bangsa di dunia memiliki kedudukan setara
C
Rasa cinta tanah air yang sangat ekstrim dengan merendahkan martabat bangsa lain
D
Perjuangan bersenjata untuk mendapatkan kemerdekaan nasional
E
Paham yang mengutamakan kepentingan individu di atas negara
NO. 550
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.