Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 55. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 541
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara resmi didirikan oleh pemerintah militer Jepang pada momen yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, yakni pada...
A
1 April 1945
B
28 Maret 1945
C
1 Maret 1945
D
28 Februari 1945
E
1 Februari 1945
NO. 542
Link Soal
Momentum bersejarah dimulainya Gerakan Non-Blok secara formal ditandai dengan pelaksanaan KTT I yang diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Kapan pertemuan tersebut berlangsung?
A
1960
B
1962
C
1964
D
1961
E
1963
NO. 543
Link Soal
Indonesia menganut politik luar negeri Bebas Aktif. Salah satu implementasi nyata dari sikap 'Aktif' dalam menjaga ketertiban dunia sesuai pembukaan UUD 1945 adalah...
A
Mendukung salah satu blok kekuatan militer dunia
B
Mengirimkan Pasukan Garuda (Kontingen Garuda) ke wilayah konflik di bawah naungan PBB
C
Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang sedang berperang
D
Membangun pangkalan militer di negara tetangga
E
Hanya bekerja sama dengan negara-negara maju
NO. 544
Link Soal
Ketika Agresi Militer Belanda II terjadi, Kabinet Hatta menginstruksikan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui surat mandat yang ditujukan ke dua lokasi strategis, yaitu...
A
Yogyakarta dan Sumatera
B
Bukit Tinggi dan Yogyakarta
C
New Delhi dan Bukit Tinggi
D
New Delhi dan Madura
E
Sumatera dan Irian
NO. 545
Link Soal
Pakta Warsawa (Warsaw Pact) adalah aliansi pertahanan militer negara-negara Blok Timur sebagai respon terhadap NATO. Negara manakah di bawah ini yang merupakan anggota asli dari Pakta Warsawa?
A
Amerika Serikat, Kanada, Inggris
B
Perancis, Jerman Barat, Italia
C
Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia
D
Indonesia, Mesir, Yugoslavia
E
Cina, Korea Utara, Vietnam
NO. 546
Link Soal
Garuda seringkali digambarkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu dalam berbagai peninggalan sejarah di Indonesia. Berikut ini adalah candi atau situs yang memiliki arca atau relief garuda sebagai kendaraan Wisnu, KECUALI...
A
Candi Prambanan
B
Candi Sewu
C
Candi Mendut
D
Candi Penataran
E
Candi Belahan
NO. 547
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa kali sidang setelah proklamasi. Sidang ketiga yang membahas pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat dilaksanakan pada...
A
19 Agustus 1945
B
21 Agustus 1945
C
24 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
26 Agustus 1945
NO. 548
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa Konstitusi RIS, Presiden memiliki kekuasaan yang 'tidak dapat diganggu gugat'. Konsep ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut kedudukan Presiden adalah sebagai...
A
Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen
B
Kepala Negara simbolis, sementara tanggung jawab pemerintahan ada pada menteri
C
Pemimpin partai politik pemenang pemilu
D
Diktator yang memiliki kekuasaan tak terbatas
E
Ketua parlemen merangkap eksekutif
NO. 549
Link Soal
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.
NO. 550
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.