PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 551
Menjelang kemerdekaan Indonesia, terjadi pergantian kepemimpinan di Jepang. Pada 17 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo digantikan oleh...
A
Letnan Jenderal Kumakichi Harada
B
Jenderal Itagaki
C
Mayor Jenderal Yamamoto
D
Jenderal Kuniaki Koiso
E
Letnan Jenderal Nagano

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 552
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang sangat menyengsarakan rakyat untuk mendukung kepentingan perang mereka. Sistem ini dikenal dengan istilah...
A
Rodi
B
Cultuurstelsel
C
Seinendan
D
Romusha
E
Heiho

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 553
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pertama kali dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
18 Agustus 1945
C
11 Februari 1950
D
5 Juli 1959
E
1 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 554
Isu perbatasan seringkali menjadi dilema antara kedaulatan dan hubungan tetangga. Strategi "Jalan Tengah" yang paling tepat dalam diplomasi perbatasan adalah ...
A
Operasi militer ofensif ke wilayah sengketa
B
Kombinasi patroli keamanan rutin dan negosiasi diplomatik intensif
C
Menerapkan pengelolaan bersama (joint management) tanpa batas waktu
D
Isolasi total wilayah perbatasan dari interaksi luar
E
Mengalah demi menjaga perasaan negara tetangga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 555
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sidang PPKI kedua menetapkan pembagian provinsi dan kementerian. Tokoh yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama tersebut adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Amir Sjarifuddin
D
Mr. Iwa Koesoemasoemantri
E
Abikoesno Tjokrosoejoso

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 556
Dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya, Indonesia memegang teguh prinsip Bebas Aktif, yang pertama kali digagas oleh Mohammad Hatta. Makna dari prinsip "Bebas Aktif" adalah bahwa Indonesia akan...
A
Memiliki kebebasan untuk memilih sekutu dalam setiap konflik bersenjata global.
B
Menghindari segala bentuk keterlibatan dalam isu-isu internasional.
C
Secara proaktif membangun kerja sama internasional tanpa memihak pada salah satu blok kekuatan dunia.
D
Menyatakan dukungan eksplisit kepada salah satu aliansi besar selama era Perang Dingin.
E
Senantiasa terlibat aktif dalam semua jenis konflik dan perselisihan antarnegara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 557
Gerakan separatis Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang meletus di Bandung pada Januari 1950 dipimpin oleh...
A
Andi Azis
B
S.M. Kartosuwiryo
C
Raymond Westerling
D
Kahar Muzakar
E
Soumokil

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 558
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 559
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya. Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 560
Istilah dalam bahasa Jepang untuk menyebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Dokuritsu Junbi Cosakai
C
Dokuritsu Junbi Inkai
D
KNIP
E
Piagam Jakarta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.