PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 551
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Manakah di bawah ini yang BUKAN termasuk dalam usulan tersebut?
A
Demokrasi
B
Kekeluargaan
C
Perikemanusiaan
D
Kesejahteraan sosial
E
Kebangsaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 552
Kemenangan mutlak Golongan Karya (Golkar) pada Pemilihan Umum tahun 1997 memiliki makna politik yaitu...
A
Adanya keinginan rakyat untuk mengganti sistem kabinet menjadi parlementer
B
Munculnya kekuatan oposisi baru yang menyaingi pemerintah
C
Runtuhnya dominasi partai politik Islam dalam pemilu
D
Terganggunya stabilitas nasional akibat persaingan partai
E
Adanya legitimasi dan dukungan kembali bagi Soeharto untuk menjabat presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 553
Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 554
Pada sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara, terdapat tiga tokoh utama yang memaparkan rumusan asas dasar negara Indonesia. Dua di antaranya adalah Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Siapakah tokoh ketiga tersebut?
A
Drs. Mohammad Hatta
B
Mr. Achmad Soebardjo
C
Prof. Dr. Soepomo
D
Mr. Mohammad Roem
E
H. Agus Salim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 555
Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Jerman dalam bentuk pertukaran barang atau ekspor-impor. Model kerja sama antara dua negara ini disebut...
A
Kerja sama Multilateral
B
Kerja sama Regional
C
Kerja sama Bilateral
D
Kerja sama Internasional
E
Kerja sama Interkontinental

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 556
Di antara konsep-konsep berikut, manakah yang paling mendekati deskripsi mengenai sifat nasionalisme yang positif dan konstruktif?
A
Chauvinisme, yaitu cinta tanah air yang berlebihan dan merendahkan bangsa lain.
B
Ultranasionalisme, yaitu paham nasionalisme ekstrem yang cenderung agresif.
C
Etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap budaya sendiri paling baik.
D
Patriotisme, yaitu semangat cinta tanah air dan kesediaan berkorban untuk negara.
E
Rasisme, yaitu paham diskriminasi berdasarkan suku atau ras.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 557
Siapakah sosok yang dipercaya menjabat sebagai ketua saat Partai Nasional Indonesia (PNI) pertama kali didirikan dengan visi mewujudkan kedaulatan NKRI?
A
Moh. Yamin
B
Ir. Soekarno
C
Achmad Soebardjo
D
Amir Syamsudin
E
Supriyadi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 558
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 559
Pemerintah membentuk Komite Van Aksi pada 2 September 1945 sebagai wadah bagi berbagai laskar perjuangan pemuda. Di antara organisasi berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam naungan Komite Van Aksi?
A
Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
B
Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP)
C
Kebaktian Rakyat Sulawesi (KRIS)
D
Angkatan Pemuda Indonesia (API)
E
Barisan Rakyat Indonesia (BRI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 560
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.