Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 562
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara resmi didirikan oleh pemerintah militer Jepang pada momen yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, yakni pada...
A
1 April 1945
B
28 Maret 1945
C
1 Maret 1945
D
28 Februari 1945
E
1 Februari 1945
NO. 563
Link Soal
Sebelum terjadinya peristiwa proklamasi, pihak otoritas Jepang di Tokyo semula merencanakan pengesahan kemerdekaan Indonesia pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
24 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
27 Desember 1949
E
1 Juni 1945
NO. 564
Link Soal
Mengingat Indonesia memiliki kekayaan budaya daerah yang sangat beragam, sikap yang paling tepat dan sesuai dengan nilai nasionalisme untuk menjaga persatuan bangsa adalah...
A
Hanya menghormati kebudayaan yang berasal dari daerah sendiri.
B
Berusaha memaksakan kebudayaan satu daerah kepada daerah lain.
C
Menghargai semua bentuk kebudayaan daerah sebagai aset kekayaan nasional.
D
Mengabaikan kebudayaan daerah demi mengejar kemajuan teknologi.
E
Memprioritaskan budaya asing yang sedang populer secara global.
NO. 565
Link Soal
Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, hendaknya kita sebagai warga negara yang baik adalah ….
A
ikut memelihara bermacam-macam kepentingan masyarakat
B
menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat
C
mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan negara
D
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
E
menempatkan kepentingan masyarakat dan golongan daripada kepentingan negara
NO. 566
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Sebuah kelompok masyarakat adat di daerah terpencil menolak pembangunan infrastruktur vital oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan merusak tatanan adat dan kearifan lokal mereka, serta mengancam identitas budaya yang telah dipegang teguh secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembangunan tersebut esensial untuk pemerataan ekonomi dan integrasi nasional. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana seharusnya prinsip nasionalisme Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan?
A
Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.
B
Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.
C
Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.
E
Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.
NO. 567
Link Soal
KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang dikenal sebagai 'Pesan Jakarta'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan hasil dari KTT tersebut?
A
Penolakan terhadap konsep HAM yang didiktekan oleh negara tertentu
B
Keprihatinan mendalam atas beban utang negara-negara berkembang
C
Penyerahan jabatan ketua GNB sebelumnya dari Presiden Soeharto kepada Presiden Kolombia
D
Desakan untuk reformasi ekonomi dunia guna memperkuat peran PBB
E
Seruan pengalihan anggaran militer untuk pembangunan ekonomi dan sosial
NO. 568
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 569
Link Soal
Peristiwa Rengasdengklok sempat menegang karena perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Siapakah tokoh yang berhasil menengahi dan menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi akan segera dilaksanakan?
A
Sutan Syahrir
B
Wikana
C
Achmad Soebardjo
D
Sayuti Melik
E
Chairul Saleh
NO. 570
Link Soal
Dalam sejarah perumusan dasar negara, Panitia Sembilan memiliki peran krusial. Siapakah tokoh yang dipercaya menjabat sebagai ketua dalam kepanitiaan tersebut?
A
Drs. Moh. Hatta
B
Mr. Ahmad Soebarjo
C
Ir. Soekarno
D
Mr. Moh. Yamin
E
KH. Wahid Hasyim