Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Selain wakil dari pihak Jepang, BPUPKI juga memiliki wakil ketua yang berasal dari kalangan tokoh pribumi Indonesia, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Soepomo
C
A.A. Maramis
D
Raden Pandji Soeroso
E
Mohammad Yamin
NO. 562
Link Soal
Penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem Tanam Paksa digambarkan secara tajam dalam buku 'Max Havelaar'. Siapakah penulis buku tersebut dengan nama samaran Multatuli?
A
Van den Bosch
B
Douwes Dekker
C
Thomas Stamford Raffles
D
Herman Willem Daendels
E
Jan Pieterszoon Coen
NO. 563
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, istilah 'Pancasila' tidak muncul secara tiba-tiba. Siapakah tokoh yang pertama kali memperkenalkan nama tersebut atas saran seorang ahli bahasa untuk menamai lima dasar negara?
A
Mohammad Yamin
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Ir. Soekarno
D
Soepomo
E
Drs. Moh. Hatta
NO. 564
Link Soal
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.
NO. 565
Link Soal
Dalam konteks tantangan globalisasi yang mengintensifkan interaksi budaya dan munculnya fragmentasi sosial berdasarkan identitas primordial di Indonesia, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki semangat nasionalisme Pancasila harus mengedepankan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Pendekatan yang paling efektif untuk menjaga dan memperkuat persatuan serta keutuhan bangsa adalah...
A
Menegaskan superioritas identitas nasional di atas identitas lokal dan transnasional, serta membatasi pengaruh asing untuk mencegah potensi disintegrasi.
B
Mengutamakan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, dengan keyakinan bahwa peningkatan taraf hidup akan secara otomatis meredam konflik identitas dan menumbuhkan nasionalisme.
C
Mendorong dialog lintas identitas, mempromosikan toleransi, dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis yang mempersatukan di tengah keberagaman dan dinamika global.
D
Memperkuat institusi keamanan negara dan penegakan hukum secara ketat terhadap setiap gerakan yang dianggap mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.
E
Menitikberatkan pada pelestarian kearifan lokal dan budaya daerah sebagai benteng utama identitas nasional, sembari secara selektif menerima inovasi dari luar yang tidak bertentangan.
NO. 566
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.
NO. 567
Link Soal
Panitia Sembilan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia diketuai oleh tokoh pergerakan nasional, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mohammad Yamin
D
Soekarno
E
A. A. Maramis
NO. 568
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Salah satu poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
B
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
C
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan kabinet Dwikora
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang dipercepat
NO. 569
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 570
Link Soal
Siapakah tokoh dari golongan muda yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia?
A
Chairul Saleh
B
Wikana
C
Sukarni
D
Sayuti Melik
E
B.M. Diah