Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari kesepakatan dalam perundingan...
A
Roem-Royen
B
Konferensi Meja Bundar
C
Renville
D
Giyanti
E
Linggarjati
NO. 562
Link Soal
Siapakah tokoh yang bertanggung jawab mengubah konsep naskah proklamasi menjadi bentuk ketikan menggunakan mesin ketik milik perwakilan Angkatan Laut Jerman?
A
Sukarni
B
Sayuti Melik
C
Ahmad Soebardjo
D
B.M. Diah
E
Sudiro
NO. 563
Link Soal
Pattimura memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda karena berbagai alasan. Berikut ini yang BUKAN merupakan alasan pemicu perlawanan tersebut adalah...
A
Adanya praktik pelayaran Hongi dan ekstirpasi
B
Rakyat Maluku lebih menghargai sistem administrasi Inggris dibanding Belanda
C
Upaya Belanda untuk menghapuskan Hukum Adat Tawan Karang
D
Penerapan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie)
E
Penerapan kerja paksa atau rodi bagi penduduk lokal
NO. 564
Link Soal
Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila: 1. Toleransi 2. Kerja sama 3. Musyawarah 4. Patuh 5. Disiplin Manakah nilai-nilai yang paling sesuai dengan karakteristik sila keempat Pancasila?
A
1, 2, dan 3
B
1, 2, dan 4
C
2, 3, dan 4
D
2, 3, dan 5
E
3, 4, dan 5
NO. 565
Link Soal
Panitia Sembilan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia diketuai oleh tokoh pergerakan nasional, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mohammad Yamin
D
Soekarno
E
A. A. Maramis
NO. 566
Link Soal
Bagi suatu bangsa, tujuan esensial dari pengembangan rasa nasionalisme adalah untuk ....
A
Membangun hegemoni politik regional yang dominan.
B
Memperkokoh solidaritas, persatuan, dan kesatuan bangsa.
C
Mengembangkan ideologi ultranasionalis yang eksklusif.
D
Mengisolasi diri dari interaksi dan kerjasama global.
E
Menegaskan superioritas bangsa sendiri di mata dunia.
NO. 567
Link Soal
Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B.J. Habibie memiliki beberapa fokus utama perbaikan ekonomi. Di bawah ini yang BUKAN merupakan agenda kerja kabinet tersebut adalah...
A
Melakukan likuidasi terhadap bank-bank bermasalah
B
Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia
C
Melakukan pemotongan nilai rupiah (sanering) untuk menstabilkan harga
D
Melaksanakan syarat reformasi ekonomi dari IMF
E
Melakukan proses rekapitulasi perbankan
NO. 568
Link Soal
Kabinet Djuanda yang dibentuk pada 9 April 1957 dikenal dengan sebutan Zaken Kabinet. Karakteristik utama dari Zaken Kabinet adalah...
A
Anggotanya terdiri dari politisi senior partai besar
B
Para menterinya merupakan ahli atau pakar di bidangnya masing-masing
C
Didominasi oleh petinggi militer aktif
D
Merupakan koalisi antara golongan oposisi dan pemerintah
E
Beranggotakan tokoh-tokoh separatis yang telah kembali ke NKRI
NO. 569
Link Soal
Negara yang semula merupakan wilayah jajahan dari pihak yang kalah pada Perang Dunia I, lalu diletakkan di bawah perlindungan negara pemenang dengan pengawasan Liga Bangsa-Bangsa, disebut...
A
Negara Protektorat
B
Negara Koloni
C
Negara Mandat
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion
NO. 570
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.