Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 562
Link Soal
Menjelang akhir masa penjajahan, Jepang membentuk badan khusus yang bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Nama resmi badan tersebut adalah...
A
PPKI
B
PNI
C
BPPKI
D
Indonesisch Pers-Bureau
E
Dokuritzu Junbi Choosakai
NO. 563
Link Soal
Menurut catatan dalam buku Jaringan Ulama Indonesia, Kerajaan Sriwijaya telah menjalin komunikasi dengan dunia Islam sejak abad ke-7 Masehi. Salah satu bentuk komunikasinya adalah pengiriman surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bertujuan untuk...
A
Membangun pakta pertahanan militer bersama
B
Meminta pengiriman dai atau mubaligh ke wilayah Sriwijaya
C
Melakukan pertukaran komoditas rempah dengan minyak wangi
D
Menyelesaikan sengketa batas wilayah perairan
E
Membentuk aliansi perdagangan eksklusif
NO. 564
Link Soal
Perjanjian Renville (1948) dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa, Sumatera, dan Madura
B
Yogyakarta, Surakarta, dan Malang
C
Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat
E
Jawa Barat dan Jawa Timur
NO. 565
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 566
Link Soal
Dalam peristiwa bersejarah Proklamasi 17 Agustus 1945, tokoh yang bertugas sebagai pengibar bendera Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Sukarni dan Chaerul Saleh
B
Latief Hendraningrat dan Suhud
C
Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik
D
Wikana dan Darwis
E
B.M. Diah dan Yusuf Kunto
NO. 567
Link Soal
Ancaman disintegrasi bangsa di masa lalu dapat diklasifikasikan berdasarkan motifnya. Pemberontakan yang secara spesifik didasari oleh keinginan untuk mengubah ideologi negara Pancasila adalah...
A
Pemberontakan APRA
B
Pemberontakan DI/TII
C
Pemberontakan Andi Aziz
D
Pemberontakan RMS
E
Pemberontakan PRRI/Permesta
NO. 568
Link Soal
Kembalinya pusat pemerintahan ke Yogyakarta serta pembebasan para pemimpin RI yang ditawan Belanda merupakan implementasi dari hasil kesepakatan...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Perundingan Roem-Royen
C
Perjanjian Renville
D
Konferensi Meja Bundar (KMB)
E
Serangan Umum 1 Maret 1949
NO. 569
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan badan yang meneruskan pekerjaan BPUPKI. Dalam terminologi bahasa Jepang, lembaga ini dikenal dengan nama...
A
Dokuritsu Junbi Sakai
B
Dokuritsu Junbi Inkai
C
Dokuritsu Junbi Nikai
D
Dokuritsu Junbi Chosakai
E
Dokuritsu Junbi Lakai
NO. 570
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan bagi negara baru. Tokoh yang ditunjuk untuk memimpin badan ini sebagai ketua adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Sutan Sjahrir
E
Mr. Kasman Singodimejo