Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 571
Link Soal
Periode pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999) diwarnai oleh peristiwa penting, yaitu lepasnya salah satu provinsi dari NKRI melalui referendum. Provinsi tersebut adalah...
A
Irian Jaya
B
Aceh Darussalam
C
Timor Timur
D
Kalimantan Utara
E
Maluku Utara
NO. 572
Link Soal
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berasaskan 'Bebas Aktif' mengandung pengertian bahwa...
A
Indonesia bersikap reaktif dan netral dalam konflik global
B
Indonesia tegas dalam pergaulan global namun tetap memihak salah satu blok
C
Indonesia bebas menjalin hubungan internasional dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia
D
Indonesia tidak memihak blok manapun namun pasif dalam perdamaian dunia
E
Indonesia mengutamakan kepentingan nasional di atas perdamaian dunia
NO. 573
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.
NO. 574
Link Soal
Panitia Sembilan berperan penting dalam merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam keanggotaannya, KECUALI...
A
Abi Koesno Tjokro Soejoso
B
Abdul Kahar Muzakkir
C
H. Agus Salim
D
Mr. Soepomo
E
Mr. Achmad Soebardjo
NO. 575
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 576
Link Soal
Struktur kepengurusan BPUPKI terdiri dari anggota aktif dan anggota istimewa. Berapa total jumlah anggota yang tergabung dalam badan tersebut?
A
48 orang
B
67 orang
C
74 orang
D
97 orang
E
37 orang
NO. 577
Link Soal
Dalam sejarah pergerakan nasional, terdapat organisasi yang dianggap sebagai pelopor partai politik modern pertama di Indonesia karena secara tegas mencantumkan tujuan mencapai kemerdekaan. Organisasi manakah yang dimaksud?
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Partai Nasional Indonesia
D
Indische Partij
E
Perhimpunan Indonesia
NO. 578
Link Soal
Piagam Jakarta mempunyai arti penting dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia. Setelah mengalami perubahan dijadikan pembuatan Undang-undang Dasar 1945, kebolehan elit politik Islam dalam kaitannya dengan ini adalah, kecuali ....
A
Tidak adanya peraturan dikalangan elit politik Islam
B
Semangat kebangsaan yang keliru
C
Semangat toleransi yang berlebihan
D
Semangat juang yang kurang
E
Persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam
NO. 579
Link Soal
Siapakah di antara tokoh berikut yang TIDAK pernah menjabat sebagai Raja di Kerajaan Singasari?
A
Tohjaya
B
Ken Arok
C
Raden Wijaya
D
Ranggawuni
E
Anusapati
NO. 580
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.