Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 571
Link Soal
Selain meresmikan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, agenda penting yang diputuskan dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
Membubarkan susunan Panitia Sembilan secara formal
B
Membentuk kabinet kementerian untuk pertama kalinya
C
Menetapkan tokoh yang bertanggung jawab atas perumusan dasar negara
D
Melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
E
Menyatakan pembubaran organisasi PPKI secara resmi
NO. 572
Link Soal
Untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor dan membangun kemandirian ekonomi, prioritas pembangunan industri nasional pada tahap awal jangka panjang diarahkan pada...
A
Industri perakitan barang elektronik impor
B
Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
C
Industri jasa dan keuangan global
D
Industri ekstraktif yang menjual bahan mentah langsung
E
Industri berat pembuatan senjata militer
NO. 573
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 574
Link Soal
Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia menganut prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Makna filosofis dari 'memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa' dalam pengelolaan SDA adalah...
A
SDA harus dihabiskan secepat mungkin untuk kemakmuran saat ini
B
Kesejahteraan harus dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang
C
Mengekspor seluruh bahan mentah untuk devisa negara
D
Menjaga jumlah penduduk agar tetap statis
E
Melarang total penggunaan sumber daya alam
NO. 575
Link Soal
Dalam sejarah kuno, bangsa India memberikan julukan 'Dwipantara' kepada wilayah Indonesia. Makna dari istilah tersebut adalah...
A
Negara Padi
B
Pulau Seberang
C
Negara Emas
D
Kepulauan Selatan
E
Wilayah Perantara
NO. 576
Link Soal
Aspek kesatuan berdasarkan sumpah pemuda yaitu ...
A
Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
B
Aspek satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa
C
Aspek satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
D
Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan
E
Aspek satu nusa, aspek satu negara dan aspek satu bahasa
NO. 577
Link Soal
Eksistensi Nusantara sebagai tanah air bagi bangsa Indonesia mulai dikenal secara luas melalui sejarah kejayaan dua kerajaan besar, yaitu...
A
Kerajaan Tarumanegara dan Kutai
B
Kerajaan Sunda dan Sriwijaya
C
Kerajaan Majapahit dan Mataram
D
Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
E
Kerajaan Kutai dan Sunda
NO. 578
Link Soal
Bapak Karto, seorang pejabat publik di Kabupaten Bhinneka, kerap kali dalam berbagai kesempatan resmi dan kebijakan pengadaan di instansinya menganjurkan penggunaan produk-produk impor, dengan alasan kualitas dan harga yang lebih bersaing. Ia cenderung mengabaikan produk-produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas setara dan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah serta nasional. Sikap Bapak Karto ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku UMKM lokal dan masyarakat, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat cinta produk dalam negeri. Berdasarkan studi kasus ini, tindakan Bapak Karto dapat diartikan sebagai pelanggaran prinsip nasionalisme Indonesia, khususnya dalam aspek...
A
Mendukung kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa.
B
Memperkuat persatuan dan kesatuan melalui keberagaman budaya.
C
Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.
D
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap kebijakan.
E
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk daya saing global.
NO. 579
Link Soal
Dasar hukum pembentukan NATO adalah sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani pada 4 April 1949, yaitu...
A
Treaty of Versailles
B
North Atlantic Treaty
C
Warsaw Pact
D
Marshall Plan
E
Atlantic Charter
NO. 580
Link Soal
Integrasi nasional di Indonesia seringkali menghadapi tantangan konflik horizontal. Potensi gesekan tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan dalam hal...
A
Bahasa daerah yang digunakan sehari-hari.
B
Variasi kebudayaan benda di tiap daerah.
C
Identitas kesukuan, ras, dan agama.
D
Perbedaan adat istiadat perkawinan.
E
Kebiasaan berpakaian masyarakat setempat.