Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)
NO. 52
Link Soal
Dalam struktur kepengurusan PPKI, siapakah yang mendampingi Ir. Soekarno sebagai wakil ketua?
A
Dr. Radjiman Wideodiningrat
B
Ahmad Soebardjo
C
Mr. Soepomo
D
Mohammad Hatta
E
Moh. Yamin
NO. 53
Link Soal
Runtuhnya negara Yugoslavia sebagai akibat adanya ....
A
Terlepasnya negara-negara yang merupakan bagian dari negara Yugoslavia
B
Adanya keinginan Serbia untuk mendirikan negara sendiri
C
Kekuatan militer negara tersebut sudah lemah
D
Runtuhnya negara komunis Uni Sovyet
E
Terjadinya pertentangan antar etnis
NO. 54
Link Soal
Setelah deklarasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan diplomatik dan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Salah satu kesepakatan penting yang terjalin antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati, yang menetapkan bahwa...
A
Belanda akan memulihkan kekuasaan penuh atas semua wilayah Indonesia.
B
Kedaulatan Indonesia terbatas hanya pada Pulau Jawa.
C
Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.
D
Indonesia akan berstatus sebagai negara bagian dalam persemakmuran Belanda.
E
Pemerintahan Indonesia harus berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
NO. 55
Link Soal
Ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang tidak terbarukan mengancam kedaulatan energi masa depan. Sebagai wujud nasionalisme visioner (berorientasi masa depan), kebijakan apa yang harus diprioritaskan pemerintah?
A
Meningkatkan eksploitasi batu bara secara masif selagi harga pasar dunia tinggi.
B
Melakukan transisi energi dengan mempercepat investasi pada Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti surya dan panas bumi.
C
Melarang masyarakat menggunakan teknologi alternatif yang dapat mengganggu industri migas.
D
Mempertahankan subsidi BBM fosil sebesar-besarnya demi popularitas politik semata.
E
Menyerahkan seluruh aset energi negara kepada perusahaan multinasional yang lebih canggih.
NO. 56
Link Soal
Seorang pemuda memutar musik keras-keras hingga mengganggu tetangga dengan alasan "ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) saya". Tindakan ini bertentangan dengan Pancasila karena ...
A
Pemenuhan HAM tidak boleh menggangu HAM orang lain
B
Menggangu selera musik orang lain yang berbeda
C
Hak asasi merupakan kebebasan individu yang mutlak
D
Memilih musik merupakan bagian dari hak setiap orang
E
Tidak sesuai dengan selera musik orang lain
NO. 57
Link Soal
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina
NO. 58
Link Soal
Di era globalisasi yang ditandai dengan interkoneksi antarnegara dan munculnya isu-isu transnasional seperti perubahan iklim, pandemi, serta digitalisasi, konsep nasionalisme seringkali dihadapkan pada tantangan baru. Sebagian berpendapat nasionalisme harus lebih inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai universal, sementara yang lain bersikeras pada penguatan identitas dan kepentingan nasional murni. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keberagaman dan memiliki Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana seharusnya nasionalisme diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus berdaya saing di kancah global?
A
Mengedepankan kepentingan nasional absolut di atas segala-galanya, bahkan jika bertentangan dengan konsensus global, demi kedaulatan penuh dan kemandirian.
B
Membuka diri terhadap pengaruh asing dan nilai-nilai universal secara total, sehingga identitas nasional dapat beradaptasi dan berkembang tanpa batasan demi kemajuan global.
C
Memperkuat nasionalisme berbasis nilai-nilai Pancasila yang inklusif, toleran, dan mengedepankan kerja sama internasional tanpa mengorbankan identitas serta kepentingan strategis bangsa.
D
Mengutamakan pembangunan ekonomi domestik dengan membatasi investasi asing dan menolak perjanjian perdagangan internasional yang dianggap merugikan, agar kemandirian ekonomi terjaga sepenuhnya.
E
Mendorong homogenisasi budaya dan bahasa nasional untuk memastikan kesatuan identitas yang solid di tengah keberagaman, agar bangsa lebih kuat menghadapi tantangan global.
NO. 59
Link Soal
Indonesia menganut politik luar negeri Bebas Aktif. Salah satu implementasi nyata dari sikap 'Aktif' dalam menjaga ketertiban dunia sesuai pembukaan UUD 1945 adalah...
A
Mendukung salah satu blok kekuatan militer dunia
B
Mengirimkan Pasukan Garuda (Kontingen Garuda) ke wilayah konflik di bawah naungan PBB
C
Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang sedang berperang
D
Membangun pangkalan militer di negara tetangga
E
Hanya bekerja sama dengan negara-negara maju
NO. 60
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.