Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Perjanjian Renville yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 melibatkan delegasi Indonesia dan Belanda. Siapakah tokoh yang memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut?
A
R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo
B
Mr. Amir Syarifudin
C
Mohammad Hatta
D
Ir. Soekarno
E
Chairul Saleh
NO. 52
Link Soal
Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia bukanlah sekadar fisik, melainkan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Apa implikasi dari tujuan tersebut?
A
Agar Indonesia ditakuti oleh negara tetangga secara militer.
B
Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing dan tidak diremehkan.
C
Memperluas wilayah kekuasaan negara ke negara lain.
D
Meningkatkan gaya hidup mewah para pejabat negara.
E
Mengisolasi diri dari pergaulan internasional agar mandiri.
NO. 53
Link Soal
Dalam konteks globalisasi dan keberagaman internal Indonesia, muncul wacana untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri secara eksklusif dan membatasi investasi asing guna melindungi industri lokal. Di sisi lain, ada pandangan bahwa keterbukaan terhadap investasi asing dan persaingan global justru dapat memacu inovasi dan efisiensi, serta membawa manfaat ekonomi jangka panjang bagi bangsa. Berdasarkan pemahaman Anda tentang Nasionalisme Pancasila, manakah sikap yang paling tepat untuk menghadapi dilema kebijakan tersebut?
A
Menutup diri sepenuhnya dari investasi asing dan hanya mengandalkan produk dalam negeri untuk semua sektor, demi kemandirian ekonomi mutlak.
B
Membuka seluas-luasnya keran investasi asing tanpa batasan demi percepatan pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan bahwa pasar akan mengatur semuanya.
C
Menerapkan kebijakan proteksionisme selektif yang berlandaskan pada kepentingan nasional jangka panjang, sambil tetap membuka ruang kolaborasi dan persaingan sehat dengan pihak asing untuk kemajuan bangsa.
D
Mengutamakan produk dalam negeri hanya jika kualitasnya setara atau lebih baik dari produk impor, tanpa mempertimbangkan aspek pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
E
Membatasi penggunaan produk dalam negeri hanya untuk sektor strategis militer, sementara sektor lainnya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar global.
NO. 54
Link Soal
Mahapatih Gadjah Mada yang sangat dikenal dengan 'Sumpah Palapa'-nya untuk menyatukan Nusantara, mengabdi pada masa kejayaan Kerajaan ...
A
Singosari
B
Majapahit
C
Samudera Pasai
D
Kutai
E
Sriwijaya
NO. 55
Link Soal
Pemanggilan tiga tokoh nasional (Soekarno, Hatta, Radjiman) ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi bertujuan untuk meresmikan PPKI. Dari kacamata strategi perjuangan, bagaimana para tokoh bangsa menyikapi pembentukan badan buatan Jepang ini?
A
Menolaknya mentah-mentah karena dianggap sebagai jebakan sekutu.
B
Menerimanya sebagai satu-satunya cara legal untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah.
C
Memanfaatkannya sebagai wadah legalitas untuk mempersiapkan kelengkapan negara meskipun tujuan Jepang adalah memberi 'hadiah'.
D
Menggunakannya untuk menyusun kekuatan militer guna menyerang balik tentara Jepang.
E
Membubarkannya segera setelah kembali ke Indonesia untuk menghindari cap boneka Jepang.
NO. 56
Link Soal
Kebangkitan nasional Indonesia didorong oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal (dari dalam negeri) yang paling berpengaruh dalam menumbuhkan rasa kebangsaan adalah...
A
Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905
B
Masuknya paham liberalisme dan humanisme
C
Munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan
D
Perkembangan gerakan nasional di Asia-Afrika
E
Kenangan kejayaan masa lampau
NO. 57
Link Soal
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) saat lembaga tersebut dibentuk pada 7 Agustus 1945?
A
Mohammad Hatta
B
Ir. Soekarno
C
Mr. Soepomo
D
Dr. Radjiman Wideodiningrat
E
Ahmad Soebardjo
NO. 58
Link Soal
Dalam sejarah kerajaan di Nusantara, Kerajaan Mataram Kuno pernah diperintah oleh raja yang mendirikan Wangsa Sanjaya. Raja tersebut adalah...
A
Ken Arok
B
Anusapati
C
Sanjaya
D
Tohjaya
E
Ranggawuni
NO. 59
Link Soal
Setelah masa tugas BPUPKI berakhir dan organisasi tersebut dibubarkan, pemerintah pendudukan Jepang membentuk badan baru untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan. Badan yang dimaksud adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Putera
C
Budi Oetomo
D
PPKI
E
KNIP
NO. 60
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.