Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 61. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 601
Link Soal
Perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan terhadap...
A
Garis Demarkasi Van Mook
B
Zona Ekonomi Eksklusif Belanda
C
Negara Sumatera Timur
D
Wilayah Indonesia Timur sebagai negara berdaulat
E
Batas Laut Teritorial
NO. 602
Link Soal
Pergerakan nasional Indonesia yang dipelopori oleh kaum terpelajar memiliki karakteristik utama berupa semangat kebangsaan yang bertujuan untuk...
A
Meningkatkan status sosial golongan priyayi
B
Membangun sistem pendidikan yang berbasis budaya barat
C
Mencapai kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan diplomasi dan organisasi
D
Menggalang kekuatan militer untuk melawan penjajah secara frontal
E
Memisahkan diri dari pengaruh budaya tradisional
NO. 603
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 604
Link Soal
Kabinet manakah yang tercatat dalam sejarah sebagai kabinet pertama yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 1955?
A
Kabinet Burhanuddin Harahap
B
Kabinet Djuanda
C
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
D
Kabinet Wilopo
E
Kabinet Natsir
NO. 605
Link Soal
Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam merancang dasar-dasar kemerdekaan, badan tersebut dibubarkan dan digantikan oleh lembaga baru pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu...
A
Panitia Kecil
B
Panitia Sembilan
C
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
D
PNI (Partai Nasional Indonesia)
E
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
NO. 606
Link Soal
Agar bangsa Indonesia dapat mencapai tingkat kemandirian yang merata dan komprehensif, maka faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap elemen bangsa adalah...
A
Adanya keberagaman budaya
B
Toleransi yang kuat antar umat beragama
C
Semangat kekeluargaan di segala lini masyarakat
D
Etos kerja keras pada setiap individu Indonesia
E
Budaya gotong royong yang tinggi
NO. 607
Link Soal
Cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan sulit terwujud apabila masyarakat cenderung memiliki sikap...
A
Membiasakan diri bergotong royong di lingkungan sekitar
B
Bersahabat dan saling membantu tanpa memandang latar belakang
C
Menjadikan Pancasila sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari
D
Hanya bersedia membantu teman yang berasal dari suku, agama, atau ras yang sama
E
Memandang wilayah nasional beserta kekayaannya sebagai satu kesatuan utuh
NO. 608
Link Soal
Pada tanggal 14-15 November 2009, para pemimpin ekonomi APEC mengadakan pertemuan di Singapura. Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam forum internasional tersebut adalah terkait isu...
A
Perjanjian ekstradisi antar negara
B
Kesepakatan ekspor impor
C
Isu perubahan iklim dunia
D
Kerjasama ekonomi global
E
Penanganan krisis ekonomi global
NO. 609
Link Soal
Dalam keanggotaan BPUPKI, terdapat 7 orang anggota istimewa yang berasal dari pihak Jepang. Hak dan fungsi utama dari keanggotaan istimewa tersebut adalah...
A
Menentukan hasil akhir pemungutan suara
B
Memberikan pertimbangan hukum kepada ketua
C
Menjadi pengamat tanpa memiliki hak suara
D
Bertugas sebagai perumus naskah akhir
E
Memiliki wewenang membatalkan keputusan sidang
NO. 610
Link Soal
Desa Mekarsari, sebuah desa adat di perbatasan negara, menerima tawaran bantuan investasi besar dari sebuah perusahaan multinasional asing untuk pengembangan ekowisata. Tawaran tersebut sangat menjanjikan peningkatan ekonomi dan fasilitas modern, namun perusahaan tersebut juga mensyaratkan perubahan dalam pengelolaan lahan adat dan memperkenalkan konsep kepemilikan individu yang berpotensi mengikis sistem komunal serta nilai gotong royong yang selama ini menjadi fondasi kearifan lokal dan semangat nasionalisme di desa. Sebagai seorang tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis manakah yang paling tepat Anda ambil untuk menyikapi situasi ini?
A
Menerima sepenuhnya tawaran investasi dengan keyakinan bahwa modernisasi akan membawa kemajuan, dan nilai-nilai luhur akan tetap lestari secara alamiah.
B
Menolak secara tegas tawaran investasi asing karena dianggap sebagai bentuk intervensi yang dapat merusak kedaulatan budaya dan ekonomi lokal.
C
Mengadakan musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat untuk merumuskan syarat dan ketentuan yang adaptif, memastikan investasi berjalan selaras dengan pelestarian kearifan lokal dan prinsip ekonomi kerakyatan, serta menegaskan posisi tawar desa.
D
Mengusulkan agar pemerintah daerah mengambil alih seluruh proses negosiasi dan pengelolaan investasi, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
E
Membiarkan masyarakat desa secara individu bernegosiasi dengan perusahaan, dengan keyakinan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya.