Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 62. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 611
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini adalah poin-poin yang termuat dalam dekrit tersebut, kecuali...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUD 1945
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan MPRS dan DPAS sesegera mungkin
E
Pembubaran Kabinet yang dianggap terlibat G30S/PKI
NO. 612
Link Soal
Restorasi Meiji merupakan titik balik Jepang menjadi negara modern. Kaisar Jepang yang memimpin pembukaan isolasi negara tersebut adalah...
A
Kaisar Hirohito
B
Kaisar Akihito
C
Kaisar Matsuhito (Meiji)
D
Kaisar Yoshihito
E
Shogun Tokugawa
NO. 613
Link Soal
Sejarah mencatat Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Peristiwa keluarnya Indonesia sebagai satu-satunya negara yang pernah melakukan hal tersebut terjadi pada tanggal...
A
7 Januari 1965
B
28 September 1966
C
28 September 1950
D
9 Agustus 1964
E
10 Oktober 1965
NO. 614
Link Soal
Bapak Karto, seorang pejabat publik di Kabupaten Bhinneka, kerap kali dalam berbagai kesempatan resmi dan kebijakan pengadaan di instansinya menganjurkan penggunaan produk-produk impor, dengan alasan kualitas dan harga yang lebih bersaing. Ia cenderung mengabaikan produk-produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas setara dan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah serta nasional. Sikap Bapak Karto ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku UMKM lokal dan masyarakat, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat cinta produk dalam negeri. Berdasarkan studi kasus ini, tindakan Bapak Karto dapat diartikan sebagai pelanggaran prinsip nasionalisme Indonesia, khususnya dalam aspek...
A
Mendukung kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa.
B
Memperkuat persatuan dan kesatuan melalui keberagaman budaya.
C
Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.
D
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap kebijakan.
E
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk daya saing global.
NO. 615
Link Soal
Pemerintah membentuk Komite Van Aksi pada 2 September 1945 sebagai wadah bagi berbagai laskar perjuangan pemuda. Di antara organisasi berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam naungan Komite Van Aksi?
A
Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
B
Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP)
C
Kebaktian Rakyat Sulawesi (KRIS)
D
Angkatan Pemuda Indonesia (API)
E
Barisan Rakyat Indonesia (BRI)
NO. 616
Link Soal
Nasionalisme di Indonesia sangat erat kaitannya dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Untuk menjaga persatuan dalam keberagaman tersebut, bangsa Indonesia berpegang teguh pada semboyan...
A
Tut Wuri Handayani
B
Gemah Ripah Loh Jinawi
C
Bhinneka Tunggal Ika
D
Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh
E
Wawasan Nusantara
NO. 617
Link Soal
Kapan BPUPKI secara resmi menerima dan menyetujui draf yang kemudian ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Dasar?
A
1 Juni 1945
B
18 Agustus 1945
C
13 Juli 1945
D
17 Juli 1945
E
14 Juli 1945
NO. 618
Link Soal
BPUPKI mengawali rangkaian sidangnya dengan agenda utama membahas dasar negara. Secara resmi, sidang pertama tersebut berlangsung pada rentang waktu...
A
28 Mei sampai 1 Juni 1945
B
29 Mei sampai 1 Juni 1945
C
1 Juni sampai 31 Juli 1945
D
29 Mei sampai 31 Mei 1945
E
28 Mei sampai 31 Juni 1945
NO. 619
Link Soal
Pasca-kemerdekaan, fondasi nasionalisme Indonesia banyak dibentuk oleh perjuangan melawan kolonialisme yang menekankan persatuan dan anti-penjajahan. Dalam konteks Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan polarisasi sosial, interpretasi nasionalisme yang paling relevan untuk menjaga persatuan bangsa adalah...
A
Mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menolak segala bentuk pengaruh asing yang dianggap tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa.
B
Mengutamakan kepentingan ekonomi nasional di atas segalanya, bahkan jika harus mengorbankan kerjasama internasional.
C
Mengedepankan semangat persatuan melalui penguatan identitas lokal yang beragam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional.
D
Mengintegrasikan semangat persatuan dan kebanggaan akan warisan budaya dengan keterbukaan terhadap inovasi serta kerjasama global yang berlandaskan Pancasila untuk kemajuan bangsa.
E
Fokus pada pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di kancah internasional.
NO. 620
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.