PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 63. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 621
Pada prosesi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilaksanakan secara bersamaan di Belanda dan Indonesia pada 27 Desember 1949, terdapat pembagian delegasi. Siapakah tokoh yang ditunjuk untuk mewakili Kerajaan Belanda dalam upacara yang berlangsung di Yogyakarta?
A
Dr. Joseph Luns
B
A.H.J. Lovink
C
Ratu Yuliana
D
Van Maarseveen
E
Elsworth Bunker

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 622
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 623
Wilayah perbatasan Indonesia seringkali menghadapi tantangan unik, seperti keterbatasan infrastruktur, akses informasi yang minim terhadap kebijakan pusat, dan pengaruh budaya serta ekonomi yang kuat dari negara tetangga. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat perbatasan merasa kurang terhubung dengan 'Indonesia' sebagai entitas nasional yang lebih besar, meskipun secara administrasi mereka adalah warga negara sah. Dalam konteks penguatan nasionalisme di wilayah-wilayah ini, pendekatan seperti apa yang paling komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat perbatasan tetap merasa menjadi bagian integral dari NKRI, tanpa menghilangkan identitas lokal mereka yang khas?
A
Melakukan pembangunan infrastruktur fisik secara masif dan merata, serta memastikan ketersediaan layanan dasar dan ekonomi yang setara dengan wilayah lain, disertai penguatan identitas nasional melalui pendidikan inklusif.
B
Meningkatkan kehadiran militer dan aparat keamanan di perbatasan untuk menunjukkan kedaulatan negara dan mencegah infiltrasi budaya atau ekonomi dari negara tetangga.
C
Mendorong program pertukaran budaya antar-daerah di Indonesia agar masyarakat perbatasan dapat merasakan langsung keberagaman dan kekayaan budaya nasional.
D
Mengintensifkan sosialisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai media, agar kesadaran nasionalisme tumbuh kuat di kalangan masyarakat perbatasan.
E
Memberikan insentif ekonomi khusus bagi penduduk di wilayah perbatasan untuk mengurangi daya tarik ekonomi dari negara tetangga dan memperkuat loyalitas mereka terhadap Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 624
Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", secara langsung mencerminkan semangat…
A
Demokrasi.
B
Keadilan Sosial.
C
Nasionalisme.
D
Kedaulatan Rakyat.
E
Toleransi Beragama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 625
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 626
Organisasi pergerakan nasional yang pertama kali bergerak dalam bidang politik dan secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia adalah...
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Perhimpunan Indonesia
E
Partai Nasional Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 627
Sebagai bagian dari rangkaian peristiwa menjelang akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat meluncurkan serangan bom atom ke kota Hiroshima pada...
A
6 Agustus 1945
B
8 Agustus 1945
C
9 Agustus 1945
D
14 Agustus 1945
E
17 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 628
Keanggotaan Panitia Sembilan sengaja disusun untuk mencapai mufakat antara dua pandangan besar di Indonesia saat itu, yaitu...
A
Golongan Tua dan Golongan Muda
B
Golongan Militer dan Golongan Sipil
C
Golongan Nasionalis dan Golongan Islam
D
Golongan Federalis dan Golongan Unitaris
E
Golongan Bangsawan dan Golongan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 629
Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan politik untuk mengurangi pengaruh ideologis dan ketokohan Presiden pertama RI, Soekarno, demi menjaga stabilitas kekuasaan saat itu. Fenomena sejarah politik ini dikenal dengan istilah...
A
Nasakomisasi
B
De-Soekarnosasi
C
Revolusi Mental
D
Demokrasi Terpimpin
E
Supersemar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 630
Sebagai tindak lanjut sidang PPKI pada Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Tokoh yang dilantik sebagai ketua pertama KNIP adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Adam Malik
C
Sutarjo Kartohadikusumo
D
H. Agus Salim
E
Mr. Kasman Singodimejo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.