Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Perjuangan pembebasan Irian Barat melibatkan diplomasi internasional melalui PBB. Pada tanggal berapakah PBB secara resmi menyerahkan otoritas administrasi Irian Barat kepada pemerintah Indonesia?
A
1 Mei 1963
B
17 Agustus 1962
C
30 September 1962
D
19 Desember 1961
E
1 Oktober 1962
NO. 632
Link Soal
Dalam struktur kepengurusan PPKI, siapakah yang mendampingi Ir. Soekarno sebagai wakil ketua?
A
Dr. Radjiman Wideodiningrat
B
Ahmad Soebardjo
C
Mr. Soepomo
D
Mohammad Hatta
E
Moh. Yamin
NO. 633
Link Soal
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Negara manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam lima negara pendiri yang menandatangani deklarasi tersebut?
A
Filipina
B
Indonesia
C
Myanmar
D
Singapura
E
Thailand
NO. 634
Link Soal
Perjanjian Renville (1948) dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa, Sumatera, dan Madura
B
Yogyakarta, Surakarta, dan Malang
C
Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat
E
Jawa Barat dan Jawa Timur
NO. 635
Link Soal
Dalam pertempuran di Medan (Medan Area), pihak Sekutu memasang papan-papan pembatas yang bertuliskan 'Fixed Boundaries Medan Area'. Tujuan pemasangan papan ini adalah...
A
Melindungi warga sipil dari pertempuran
B
Menandai wilayah kekuasaan de facto Belanda di Sumatera
C
Menetapkan batas wilayah kekuasaan Sekutu dan memprovokasi pejuang RI
D
Membagi wilayah logistik untuk pengungsi perang
E
Menyepakati zona damai antara TNI dan Sekutu
NO. 636
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 637
Link Soal
Dalam menghadapi agresi militer Belanda yang ingin menjajah kembali, Indonesia menggunakan jalur diplomasi internasional. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral disebut...
A
Arbitrase negara ketiga
B
Intervensi militer asing
C
Embargo ekonomi
D
Aliansi pertahanan
E
Konfrontasi terbuka
NO. 638
Link Soal
Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Salah satu ciri utama kebijakan merkantilisme adalah...
A
Mendorong impor barang sebanyak mungkin
B
Melarang perdagangan internasional
C
Menyerahkan perekonomian sepenuhnya pada pasar
D
Mengumpulkan cadangan logam mulia sebanyak-banyaknya
E
Menghapus bea cukai antar negara
NO. 639
Link Soal
Penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem Tanam Paksa digambarkan secara tajam dalam buku 'Max Havelaar'. Siapakah penulis buku tersebut dengan nama samaran Multatuli?
A
Van den Bosch
B
Douwes Dekker
C
Thomas Stamford Raffles
D
Herman Willem Daendels
E
Jan Pieterszoon Coen
NO. 640
Link Soal
Untuk mengatasi kekosongan kas negara dan kekacauan ekonomi pasca proklamasi, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan sementara mengenai penggunaan mata uang. Mata uang yang diakui sah berlaku saat itu adalah...
A
Mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang
B
Mata uang ORI, mata uang NICA, dan Dollar AS
C
Mata uang Jepang, mata uang NICA, dan mata uang Inggris
D
Mata uang De Javasche Bank, mata uang ORI, dan mata uang Jepang
E
Hanya mata uang Jepang yang dinyatakan berlaku