Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 65. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 641
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 642
Link Soal
Di tengah keberagaman, ada kelompok yang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jika Anda seorang pemimpin daerah, tindakan paling tepat untuk mengatasi potensi konflik ini dan menjaga nasionalisme adalah ...
A
Menerapkan aturan yang sama untuk semua kelompok tanpa terkecuali
B
Meminta pemerintah pusat untuk mengawasi kelompok-kelompok tersebut
C
Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan menyosialisasikan pentingnya persatuan nasional
D
Melarang kelompok-kelompok tersebut untuk mengadakan kegiatan mereka
E
Menetapkan peraturan yang memihak salah satu kelompok terbesar di daerah tersebut
NO. 643
Link Soal
Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan menghadapi tantangan globalisasi, pemahaman nasionalisme tidak lagi cukup hanya sebatas cinta tanah air secara emosional. Sebuah nasionalisme yang kuat dan relevan harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi nasionalisme Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berdaya tahan di abad ke-21?
A
Nasionalisme diwujudkan melalui pengutamaan kepentingan kelompok etnis mayoritas dan penolakan tegas terhadap pengaruh budaya asing.
B
Nasionalisme diartikan sebagai ketaatan buta terhadap setiap kebijakan pemerintah tanpa kritik, demi menjaga stabilitas nasional.
C
Nasionalisme dipahami sebagai komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, serta berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang damai berdasarkan Pancasila.
D
Nasionalisme berfokus pada isolasi diri dari pergaulan internasional dan proteksi ketat terhadap produk dalam negeri semata.
E
Nasionalisme lebih menitikberatkan pada pelestarian tradisi lokal dan budaya daerah yang paling menonjol, sebagai bentuk identitas bangsa.
NO. 644
Link Soal
Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang merefleksikan semangat nasionalisme. Contoh program tersebut dalam bidang ekonomi adalah...
A
Mengajak investasi asing untuk mengelola seluruh sumber daya alam tanpa batas.
B
Mengizinkan penanaman modal asing di sektor strategis tanpa pengawasan ketat.
C
Melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor ekonomi vital.
D
Menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta asing.
E
Memberikan konsesi pengelolaan hutan kepada perusahaan multinasional.
NO. 645
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sempat berubah bentuk menjadi negara serikat (RIS) akibat hasil Konferensi Meja Bundar. Mengapa bentuk negara serikat ini dianggap tidak sesuai dengan cita-cita nasionalisme dan kondisi sosiologis bangsa Indonesia saat itu?
A
Karena sistem serikat adalah warisan Jepang yang harus dihapus.
B
Karena negara serikat membuat pemerintah pusat terlalu kuat dan otoriter.
C
Karena konsep negara bagian berpotensi memecah belah persatuan dan rawan intervensi kolonial (politik devide et impera).
D
Karena rakyat Indonesia belum siap berdemokrasi.
E
Karena PBB menolak mengakui kedaulatan bentuk serikat.
NO. 646
Link Soal
Peristiwa 'Bill of Rights' tahun 1689 di Inggris merupakan tonggak sejarah demokrasi dunia. Peristiwa ini menandai perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, yaitu pergeseran kekuasaan dari...
A
Parlemen ke Presiden
B
Raja (Monarki Absolut) ke Parlemen (Monarki Konstitusional)
C
Gereja ke Negara
D
Kaum Bangsawan ke Kaum Buruh
E
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
NO. 647
Link Soal
Pakta Warsawa (Warsaw Pact) adalah aliansi pertahanan militer negara-negara Blok Timur sebagai respon terhadap NATO. Negara manakah di bawah ini yang merupakan anggota asli dari Pakta Warsawa?
A
Amerika Serikat, Kanada, Inggris
B
Perancis, Jerman Barat, Italia
C
Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia
D
Indonesia, Mesir, Yugoslavia
E
Cina, Korea Utara, Vietnam
NO. 648
Link Soal
Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), terjadi pergolakan yang menuntut kembalinya bentuk negara kesatuan. Langkah politik yang dilakukan oleh Mohammad Natsir untuk menyatukan kembali Indonesia secara integral dikenal dengan istilah...
A
Politik Devide et Impera
B
Mosi Integral Natsir
C
Gezagsverhouding Politik
D
Dekrit Pemulihan Kedaulatan
E
Diplomasi Van Mook
NO. 649
Link Soal
Panitia Sembilan berperan penting dalam merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam keanggotaannya, KECUALI...
A
Abi Koesno Tjokro Soejoso
B
Abdul Kahar Muzakkir
C
H. Agus Salim
D
Mr. Soepomo
E
Mr. Achmad Soebardjo
NO. 650
Link Soal
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah...
A
Pemilihan presiden dan wakil presiden
B
Penetapan dan pengesahan UUD 1945
C
Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
D
Penetapan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden
E
Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945