PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 66. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 651
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius. Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 652
Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari KMB yang tidak bertahan lama. Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
18 Agustus 1945
E
11 Maret 1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 653
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berasaskan 'Bebas Aktif' mengandung pengertian bahwa...
A
Indonesia bersikap reaktif dan netral dalam konflik global
B
Indonesia tegas dalam pergaulan global namun tetap memihak salah satu blok
C
Indonesia bebas menjalin hubungan internasional dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia
D
Indonesia tidak memihak blok manapun namun pasif dalam perdamaian dunia
E
Indonesia mengutamakan kepentingan nasional di atas perdamaian dunia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 654
Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menghasilkan ikrar 'Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa'. Makna persatuan 'Satu Nusa' adalah...
A
Mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia
B
Memiliki kesadaran bahwa kita berasal dari satu nenek moyang yang sama
C
Mengakui satu wilayah hukum dan teritorial tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke
D
Menghilangkan identitas kesukuan demi identitas nasional
E
Mengutamakan kepentingan pemuda di atas kepentingan golongan tua

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 655
Apa alasan utama di balik pembentukan panitia kecil yang beranggotakan sembilan tokoh (Panitia Sembilan) oleh BPUPKI?
A
Membentuk komite untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya
B
Menghimpun masukan, usulan, serta konsep terkait dasar negara dari para anggota BPUPKI
C
Merumuskan strategi hukum perang melawan penjajah
D
Mengkaji keselarasan antara adat istiadat kuno dengan sistem pemerintahan modern
E
Menyusun struktur keanggotaan organisasi PPKI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 656
Dalam menghadapi agresi militer Belanda yang ingin menjajah kembali, Indonesia menggunakan jalur diplomasi internasional. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral disebut...
A
Arbitrase negara ketiga
B
Intervensi militer asing
C
Embargo ekonomi
D
Aliansi pertahanan
E
Konfrontasi terbuka

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 657
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini adalah poin-poin yang termuat dalam dekrit tersebut, kecuali...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUD 1945
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan MPRS dan DPAS sesegera mungkin
E
Pembubaran Kabinet yang dianggap terlibat G30S/PKI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 658
Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Sebuah kelompok masyarakat adat di daerah terpencil menolak pembangunan infrastruktur vital oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan merusak tatanan adat dan kearifan lokal mereka, serta mengancam identitas budaya yang telah dipegang teguh secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembangunan tersebut esensial untuk pemerataan ekonomi dan integrasi nasional. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana seharusnya prinsip nasionalisme Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan?
A
Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.
B
Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.
C
Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.
E
Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 659
Organisasi BPUPKI dipimpin oleh seorang tokoh senior yang menjabat sebagai ketua umum. Sosok yang dimaksud adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Mohammad Yamin
C
Radjiman Wedyodiningrat
D
Ichibangase Yosio
E
Sultan Hamid II

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 660
Dalam konteks globalisasi dan keberagaman internal Indonesia, muncul wacana untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri secara eksklusif dan membatasi investasi asing guna melindungi industri lokal. Di sisi lain, ada pandangan bahwa keterbukaan terhadap investasi asing dan persaingan global justru dapat memacu inovasi dan efisiensi, serta membawa manfaat ekonomi jangka panjang bagi bangsa. Berdasarkan pemahaman Anda tentang Nasionalisme Pancasila, manakah sikap yang paling tepat untuk menghadapi dilema kebijakan tersebut?
A
Menutup diri sepenuhnya dari investasi asing dan hanya mengandalkan produk dalam negeri untuk semua sektor, demi kemandirian ekonomi mutlak.
B
Membuka seluas-luasnya keran investasi asing tanpa batasan demi percepatan pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan bahwa pasar akan mengatur semuanya.
C
Menerapkan kebijakan proteksionisme selektif yang berlandaskan pada kepentingan nasional jangka panjang, sambil tetap membuka ruang kolaborasi dan persaingan sehat dengan pihak asing untuk kemajuan bangsa.
D
Mengutamakan produk dalam negeri hanya jika kualitasnya setara atau lebih baik dari produk impor, tanpa mempertimbangkan aspek pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
E
Membatasi penggunaan produk dalam negeri hanya untuk sektor strategis militer, sementara sektor lainnya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.