PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 661
Indonesia dikenal dengan keberagaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman ini secara positif berdampak pada...
A
Peningkatan konflik antardaerah karena perbedaan pandangan.
B
Meningkatnya rasa bangga yang berlebihan terhadap suku sendiri (primordialisme).
C
Kesulitan dalam mencapai kata sepakat karena banyaknya ego golongan.
D
Munculnya hambatan dalam proses asimilasi budaya nasional.
E
Kekayaan sifat dan makna yang memperkuat persatuan bangsa serta negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 662
Gedung Pancasila yang bersejarah dulunya dikenal sebagai Gedung Chuo Sangi In pada masa Jepang. Namun, pada masa kolonial Belanda, gedung ini difungsikan sebagai...
A
Gedung Permusyawaratan
B
Gedung Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat)
C
Kantor Berita
D
Gedung Perintis Kemerdekaan
E
Pusat Pemuda Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 663
Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi pada 1911. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang ...
A
Ekonomi melalui perlindungan pengusaha lokal agar mampu bersaing
B
Kebudayaan melalui pengembangan kesenian daerah
C
Pendidikan melalui pengajaran untuk persatuan
D
Keagamaan yang memobilisasi gerakan rakyat
E
Politik melalui pengembangan kebijakan pro masyarakat lokal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 664
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 665
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 666
Pada masa pergerakan nasional, Indische Partij (IP) dikenal sebagai organisasi politik pertama yang secara tegas menyuarakan kemerdekaan. Salah satu ciri khas yang membedakan IP dengan organisasi lain seperti Budi Utomo adalah...
A
Hanya menerima anggota dari kalangan priyayi Jawa
B
Bersifat kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial
C
Keanggotaannya inklusif, terbuka bagi golongan Indo maupun Bumiputera tanpa membedakan suku/agama
D
Bergerak khusus di bidang perdagangan dan ekonomi kerakyatan
E
Menolak campur tangan asing dalam urusan pendidikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 667
Pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari kesepakatan dalam perundingan...
A
Roem-Royen
B
Konferensi Meja Bundar
C
Renville
D
Giyanti
E
Linggarjati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 668
Indonesia menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kokoh dan mengakomodasi tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat, terutama dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu bertentangan dengan kebijakan nasional yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan industri besar. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme Pancasila, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah:
A
Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.
B
Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.
C
Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
D
Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
E
Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 669
Organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh 'Tiga Serangkai' (Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat) dikenal sebagai organisasi politik pertama yang secara tegas menyuarakan kemerdekaan. Apa nama organisasi tersebut?
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Perhimpunan Indonesia
E
Partai Nasional Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 670
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.