Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.
NO. 662
Link Soal
Tragedi Perang Bubat pada masa kejayaan Majapahit bermula dari kesalahpahaman antara Mahapatih Gajah Mada dengan rombongan kerajaan lain. Siapakah raja yang terlibat perselisihan dengan Gajah Mada dalam peristiwa tersebut?
A
Raja Kertanegara (Singasari)
B
Prabu Maharaja Linggabuana (Pajajaran)
C
Raja Jayabaya (Kediri)
D
Sultan Hasanuddin (Gowa)
E
Raden Patah (Demak)
NO. 663
Link Soal
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)
NO. 664
Link Soal
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki banyak kepentingan yang harus dijaga dalam hubungan internasional. Namun, Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak blok mana pun. Prinsip ini dikenal sebagai “politik bebas aktif.” Di era globalisasi saat ini, bagaimana Indonesia dapat mempertahankan prinsip tersebut dalam menjaga hubungan internasional?
A
Menjaga jarak dengan semua negara dan menghindari kerja sama internasional
B
Membangun aliansi dengan negara-negara yang memiliki pandangan politik sama
C
Menjalin kerja sama dengan negara lain berdasarkan kepentingan bersama tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu
D
Menghindari hubungan diplomatik dengan negara besar yang memiliki pengaruh global
E
Mengizinkan negara asing untuk mempengaruhi kebijakan nasional Indonesia
NO. 665
Link Soal
Salah satu peristiwa penting yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari Liberal menjadi Terpimpin adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apa latar belakang utama keluarnya dekrit ini?
A
Adanya serangan dari tentara Sekutu
B
Kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun UUD baru
C
Pemberontakan G30S/PKI
D
Desakan dari PBB untuk membubarkan parlemen
E
Krisis ekonomi global yang parah
NO. 666
Link Soal
Ir. Soekarno menyampaikan pidato monumental mengenai dasar negara yang kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kapan peristiwa tersebut terjadi?
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
1 Oktober 1945
D
10 Oktober 1945
E
20 Mei 1945
NO. 667
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 668
Link Soal
Perundingan Linggarjati dihadiri oleh delegasi dari Indonesia dan Belanda. Tokoh di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam juru runding (delegasi) kedua belah pihak adalah...
A
Van Pool
B
Van Der Capellen
C
Dr. A.K Gani
D
Sutan Syahrir
E
De Boer
NO. 669
Link Soal
Di era globalisasi ini, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat dan harus dihindari demi membangun bangsa adalah...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme
NO. 670
Link Soal
Di era digital yang penuh disrupsi, 'Forum Pemuda Merdeka' (FPM) dihadapkan pada tantangan pelik. Anggota FPM, yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah, ingin menjaga semangat kebangsaan tetap menyala. Namun, sebagian dari mereka lebih sering terlibat dalam tren global yang mendominasi media sosial, bahkan terkesan kurang peduli dengan narasi perjuangan kemerdekaan atau kekayaan budaya lokal. Ada pula kelompok minoritas di FPM yang merasa identitas keagamaannya kurang terwadahi dalam diskusi kebangsaan, sementara kelompok mayoritas tanpa sengaja seringkali mengedepankan perspektif agamanya dalam setiap pembahasan isu nasional. Ketua FPM mengingatkan bahwa persatuan yang dirajut Budi Utomo dan Sumpah Pemuda adalah fondasi yang harus terus diadaptasi, bukan hanya dihafal. Ia juga menekankan bahwa nasionalisme bukan berarti menafikan keberagaman, melainkan merangkulnya dalam bingkai NKRI.
Berdasarkan narasi di atas, pendekatan strategis yang paling komprehensif untuk diterapkan oleh 'Forum Pemuda Merdeka' guna memperkuat nasionalisme, menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi, dan mewujudkan moderasi beragama adalah...
A
Menginisiasi program 'Bhinneka Digital' yang memfasilitasi diskusi kritis tentang konten global, mengenalkan kembali kekayaan budaya dan narasi sejarah lokal melalui platform digital interaktif, serta mengadakan forum dialog lintas iman secara berkala untuk memperkuat pemahaman dan toleransi.
B
Meningkatkan kesadaran akan kewajiban membela negara di garda depan, mengadakan pelatihan fisik dan mental untuk menghadapi ancaman asing, serta secara tegas menolak segala bentuk paham transnasional yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
C
Memperbanyak publikasi kutipan tokoh-tokoh nasional di media sosial, mengadakan lomba mengenakan pakaian adat, dan mendorong anggota untuk lebih aktif menyuarakan pandangan keagamaan masing-masing agar merasa diakui.
D
Membatasi akses anggota terhadap media sosial asing, fokus hanya pada konten-konten kebangsaan murni, dan membentuk satu wadah tunggal bagi semua agama untuk menyamakan persepsi dalam bernegara demi menghindari friksi.
E
Mengintensifkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa melalui seminar dan kunjungan museum, serta menyerahkan urusan moderasi beragama sepenuhnya kepada pemuka agama agar tidak mencampuri urusan negara.