Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi dilema signifikan. Di satu sisi, ada desakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan berlebihan dapat mengikis kedaulatan ekonomi, mematikan industri lokal, dan pada akhirnya mereduksi semangat kemandirian bangsa. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara 'nasionalisme ekonomi' yang cenderung proteksionis dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem ekonomi global. Bagaimana dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi esensi nasionalisme Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa?
A
Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.
B
Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.
C
Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.
D
Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.
E
Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.
NO. 662
Link Soal
Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X
NO. 663
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 664
Link Soal
Dalam naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter), terdapat kalimat pada sila pertama yang akhirnya diubah demi menjaga persatuan bangsa. Kalimat asli yang dimaksud adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
NO. 665
Link Soal
Naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD 1945 disusun oleh Panitia Sembilan. Tanggal berapakah naskah ini berhasil disepakati?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 666
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso
NO. 667
Link Soal
Setelah masa tugas BPUPKI berakhir dan organisasi tersebut dibubarkan, pemerintah pendudukan Jepang membentuk badan baru untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan. Badan yang dimaksud adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Putera
C
Budi Oetomo
D
PPKI
E
KNIP
NO. 668
Link Soal
Struktur kepengurusan BPUPKI terdiri dari anggota aktif dan anggota istimewa. Berapa total jumlah anggota yang tergabung dalam badan tersebut?
A
48 orang
B
67 orang
C
74 orang
D
97 orang
E
37 orang
NO. 669
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal...
A
9 Agustus 1945
B
17 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945
NO. 670
Link Soal
Kabinet Djuanda yang dibentuk pada 9 April 1957 dikenal dengan sebutan Zaken Kabinet. Karakteristik utama dari Zaken Kabinet adalah...
A
Anggotanya terdiri dari politisi senior partai besar
B
Para menterinya merupakan ahli atau pakar di bidangnya masing-masing
C
Didominasi oleh petinggi militer aktif
D
Merupakan koalisi antara golongan oposisi dan pemerintah
E
Beranggotakan tokoh-tokoh separatis yang telah kembali ke NKRI