PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 661
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 662
Organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Tiga Serangkai (Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat) dikenal sebagai organisasi politik pertama yang secara tegas menyuarakan kemerdekaan dan bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Organisasi tersebut adalah...
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Perhimpunan Indonesia
E
Partai Nasional Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 663
Pada tanggal berapakah Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu?
A
13 Agustus 1945
B
14 Agustus 1945
C
15 Agustus 1945
D
16 Agustus 1945
E
17 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 664
Keanggotaan Panitia Sembilan sengaja disusun untuk mencapai mufakat antara dua pandangan besar di Indonesia saat itu, yaitu...
A
Golongan Tua dan Golongan Muda
B
Golongan Militer dan Golongan Sipil
C
Golongan Nasionalis dan Golongan Islam
D
Golongan Federalis dan Golongan Unitaris
E
Golongan Bangsawan dan Golongan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 665
Perundingan Linggarjati dihadiri oleh delegasi dari Indonesia dan Belanda. Tokoh di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam juru runding (delegasi) kedua belah pihak adalah...
A
Van Pool
B
Van Der Capellen
C
Dr. A.K Gani
D
Sutan Syahrir
E
De Boer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 666
Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Salah satu ciri utama kebijakan merkantilisme adalah...
A
Mendorong impor barang sebanyak mungkin
B
Melarang perdagangan internasional
C
Menyerahkan perekonomian sepenuhnya pada pasar
D
Mengumpulkan cadangan logam mulia sebanyak-banyaknya
E
Menghapus bea cukai antar negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 667
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 668
Di era globalisasi yang semakin pesat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penetrasi budaya asing, disinformasi, dan kepentingan ekonomi global yang seringkali bertentangan dengan kedaulatan nasional. Bagaimana sikap nasionalisme yang paling tepat diimplementasikan oleh seorang ASN dalam menghadapi dinamika tersebut agar tetap menjaga identitas bangsa tanpa terjebak dalam chauvinisme?
A
Menolak keras segala bentuk investasi dan budaya asing yang dianggap dapat merusak kearifan lokal, serta memprioritaskan hanya produk dalam negeri.
B
Menganalisis secara kritis setiap pengaruh asing, menyaring informasi, dan mengadaptasi nilai-nilai universal yang relevan selama sejalan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memperkuat daya saing dan identitas bangsa.
C
Mengembangkan nasionalisme ekonomi dengan membatasi impor dan memfokuskan sumber daya pada penguatan industri strategis nasional, bahkan jika itu berarti isolasi dari pasar global.
D
Mengedepankan narasi kebanggaan sejarah perjuangan dan keberagaman budaya Indonesia, menolak segala bentuk kritik terhadap identitas bangsa, serta mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap interaksi resmi.
E
Memprioritaskan keamanan dan kedaulatan wilayah dengan memperkuat alutsista serta meningkatkan pengawasan perbatasan, sebagai bentuk fundamental dari nasionalisme.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 669
Berdasarkan catatan sejarah politik bangsa, hingga tahun 2023, Indonesia tercatat telah menyelenggarakan pesta demokrasi (Pemilihan Umum) sebanyak ...
A
10 kali
B
11 kali
C
9 kali
D
4 kali
E
6 kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 670
Pada 14 November 1945, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Siapakah tokoh yang menggantikan posisi Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri) saat itu?
A
Moh. Hatta
B
Amir Syarifudin
C
Sutan Syahrir
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
Tan Malaka

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.