Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 671
Link Soal
Perjanjian Renville pada tahun 1948 dianggap sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera
B
Jawa Barat, Madura, dan seluruh Sumatera
C
Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan
D
Seluruh pulau Jawa dan Madura
E
Sumatera, Jawa, dan Sulawesi
NO. 672
Link Soal
Bagaimanakah nasionalisme dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembangunan dan kemajuan suatu bangsa?
A
Dengan menciptakan persaingan antar daerah yang tidak sehat dan menguntungkan segelintir pihak.
B
Dengan mendorong sikap apatis dan ketidakpedulian warga terhadap proyek-proyek pembangunan.
C
Dengan menyatukan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama demi mencapai tujuan pembangunan bersama.
D
Dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan pembangunan nasional.
E
Dengan menghambat masuknya investasi asing yang berpotensi memajukan perekonomian.
NO. 673
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 674
Link Soal
Setelah masa tugas BPUPKI berakhir dan organisasi tersebut dibubarkan, pemerintah pendudukan Jepang membentuk badan baru untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan. Badan yang dimaksud adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Putera
C
Budi Oetomo
D
PPKI
E
KNIP
NO. 675
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso
NO. 676
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini adalah poin-poin yang termuat dalam dekrit tersebut, kecuali...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUD 1945
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan MPRS dan DPAS sesegera mungkin
E
Pembubaran Kabinet yang dianggap terlibat G30S/PKI
NO. 677
Link Soal
Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Siapakah tokoh pemuda yang mengusulkan agar mereka berdualah yang menandatangani naskah tersebut?
A
Sayuti Melik
B
Sukarni
C
B.M. Diah
D
Chairul Saleh
E
Wikana
NO. 678
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran disinformasi dan hoaks yang menargetkan sentimen primordial semakin marak, berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, tindakan konkret apa yang paling tepat Anda lakukan untuk menjaga dan memperkuat integrasi nasional?
A
Membatasi akses terhadap media sosial dan berita daring serta hanya fokus pada informasi dari lembaga pemerintah.
B
Mengambil peran aktif dalam memverifikasi kebenaran informasi, melaporkan hoaks kepada pihak berwenang jika valid, serta secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan persatuan bangsa.
C
Menggalang dukungan dari sesama ASN untuk membuat narasi tandingan yang masif di media sosial, terlepas dari sumber informasi, demi mendominasi opini publik.
D
Bersikap netral dan pasif terhadap penyebaran hoaks, dengan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya tanpa intervensi.
E
Hanya berdiskusi dan bertukar informasi dengan kelompok yang memiliki pandangan kebangsaan serupa untuk menghindari perdebatan yang memecah belah.
NO. 679
Link Soal
Kabinet manakah yang tercatat dalam sejarah sebagai kabinet pertama yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 1955?
A
Kabinet Burhanuddin Harahap
B
Kabinet Djuanda
C
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
D
Kabinet Wilopo
E
Kabinet Natsir
NO. 680
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Sebuah kelompok masyarakat adat di daerah terpencil menolak pembangunan infrastruktur vital oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan merusak tatanan adat dan kearifan lokal mereka, serta mengancam identitas budaya yang telah dipegang teguh secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembangunan tersebut esensial untuk pemerataan ekonomi dan integrasi nasional. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana seharusnya prinsip nasionalisme Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan?
A
Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.
B
Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.
C
Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.
E
Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.