PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 69. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 681
Siapakah tokoh yang bertanggung jawab mengubah konsep naskah proklamasi menjadi bentuk ketikan menggunakan mesin ketik milik perwakilan Angkatan Laut Jerman?
A
Sukarni
B
Sayuti Melik
C
Ahmad Soebardjo
D
B.M. Diah
E
Sudiro

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 682
Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dilatarbelakangi oleh...
A
Keinginan golongan tua untuk menunggu janji Jepang
B
Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai waktu proklamasi
C
Serangan Sekutu ke kota Jakarta
D
Penolakan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan
E
Desakan Jepang agar Indonesia segera merdeka

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 683
Organisasi pergerakan nasional yang pertama kali bergerak dalam bidang politik dan secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia adalah...
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Perhimpunan Indonesia
E
Partai Nasional Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 684
Pada Pemilihan Umum pertama tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil muncul sebagai salah satu dari empat partai besar. Faktor penyebab berkembangnya pengaruh ideologi tersebut pada masa itu dikaitkan dengan...
A
Adanya sentralisasi kekuasaan
B
Keberhasilan program ekonomi kerakyatan
C
Dukungan penuh dari militer
D
Stabilitas politik yang sangat kuat
E
Penerapan sistem demokrasi liberal murni

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 685
Prinsip 'Ma-Limo' merupakan pedoman moral yang sudah ada di Nusantara sejak masa Kerajaan Singasari. Manakah di bawah ini yang menjelaskan arti dari istilah 'madon' dalam aturan tersebut?
A
Melakukan tindakan pencurian atau mengambil hak orang lain
B
Mengkonsumsi minuman keras hingga kehilangan kesadaran
C
Melakukan kegiatan perjudian yang merugikan
D
Perilaku melacur atau melakukan perbuatan asusila
E
Menghisap candu atau menggunakan narkotika

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 686
Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan organisasi yang dipelopori oleh para pemimpin negara berkembang. Dari tokoh-tokoh berikut, siapakah yang BUKAN merupakan inisiator utama berdirinya GNB?
A
Jawaharlal Nehru
B
Gamal Abdul Nasser
C
Tuanku Abdul Razak
D
Yoseph Broz Tito
E
Ir. Soekarno

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 687
Dalam filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kepada bawahannya dari belakang. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Ing Ngarso Sung Tulodo
B
Ing Madya Mangun Karso
C
Tut Wuri Handayani
D
Demokrasi Pancasila
E
Bhinneka Tunggal Ika

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 688
Bangsa Indonesia menyadari kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga senantiasa menjalin kerja sama yang harmonis dengan negara-negara lain. Hal ini mencerminkan pengamalan...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 689
Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI secara resmi dibubarkan oleh pihak Jepang untuk kemudian digantikan oleh PPKI. Peristiwa pembubaran ini terjadi pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
18 Agustus 1945
C
22 Agustus 1945
D
7 Agustus 1945
E
1 Maret 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 690
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.