Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 61
Link Soal
Pada masa Demokrasi Terpimpin, arah politik dalam negeri Indonesia mengalami pergeseran ideologis yang kuat. Salah satu ciri utamanya adalah upaya menyatukan tiga kekuatan besar ideologi di Indonesia, yang dikenal dengan konsep...
A
Pancasila Sakti
B
Manipol USDEK
C
Nasakom
D
Berdikari
E
Nefo dan Oldefo
NO. 62
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pembangunan dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Jika REPELITA I fokus pada pertanian, maka titik berat REPELITA V adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dengan fokus pada...
A
Pembangunan sektor pertanian menuju swasembada mutlak
B
Pengembangan industri berat yang menghasilkan mesin-mesin
C
Kekuatan sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat
D
Industri pariwisata dan ekonomi kreatif
E
Pembangunan infrastruktur maritim secara masif
NO. 63
Link Soal
Adanya perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam, seperti pada arsitektur masjid kuno di Jawa yang memiliki atap tumpang, membuktikan bahwa...
A
Islam di Jawa bersifat sinkretis sepenuhnya
B
Penyebaran Islam di Jawa memanfaatkan sarana budaya sebagai alat dakwah
C
Budaya Hindu-Buddha lebih kuat daripada ajaran Islam
D
Arsitektur bangunan tidak memiliki kaitan dengan ajaran agama
E
Masyarakat Jawa menolak bentuk asli bangunan masjid
NO. 64
Link Soal
Prinsip nasionalisme yang secara tegas termaktub dalam falsafah Pancasila dan menjadi ciri khas Indonesia adalah ....
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan di atas kepentingan nasional.
B
Menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.
C
Mengembangkan sikap egoisme rasial dan primordial yang kuat.
D
Menolak segala bentuk interaksi dan kerja sama dengan negara lain.
E
Mengarahkan pada pembentukan negara kesatuan yang totaliter.
NO. 65
Link Soal
Kapan tepatnya sidang ketiga PPKI dilaksanakan untuk membahas pembentukan Komite Nasional, PNI, dan BKR?
A
18 Agustus 1945
B
19 Agustus 1945
C
21 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
23 Agustus 1945
NO. 66
Link Soal
Untuk mengatasi kekosongan kas negara dan kekacauan ekonomi pasca proklamasi, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan sementara mengenai penggunaan mata uang. Mata uang yang diakui sah berlaku saat itu adalah...
A
Mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang
B
Mata uang ORI, mata uang NICA, dan Dollar AS
C
Mata uang Jepang, mata uang NICA, dan mata uang Inggris
D
Mata uang De Javasche Bank, mata uang ORI, dan mata uang Jepang
E
Hanya mata uang Jepang yang dinyatakan berlaku
NO. 67
Link Soal
Dalam pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 atas dasar ....
A
Realisasi Sumpah Pemuda 1928 dan dekrit Presiden
B
Anugerah kemerdekaan dari Belanda
C
Kebulatan tekad founding fathers
D
Kesepakatan Sekutu dengan Jepang setelah melalui perundingan yang sangat alot
E
Hadiah kemerdekaan yang sejati Jepang
NO. 68
Link Soal
Setelah Proklamasi, Indonesia terus melengkapi struktur negaranya. Pembentukan Badan Penolong Korban Perang (BPKP) atau yang dikenal dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan hasil dari keputusan sidang lembaga apa?
A
Sidang BPUPKI pertama
B
Sidang PPKI pertama
C
Sidang BPUPKI kedua
D
Sidang PPKI kedua
E
Sidang PPKI ketiga
NO. 69
Link Soal
Organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh 'Tiga Serangkai' (Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat) dikenal sebagai organisasi politik pertama yang secara tegas menyuarakan kemerdekaan. Apa nama organisasi tersebut?
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Perhimpunan Indonesia
E
Partai Nasional Indonesia
NO. 70
Link Soal
Salah satu prinsip nasionalisme Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Konsep ini berarti bahwa...
A
Indonesia hanya fokus pada pengembangan wilayah daratan
B
Kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan utuh dalam segala aspek
C
Indonesia harus menjadi negara maritim terkuat di dunia
D
Kebudayaan daerah lebih penting dari kebudayaan nasional
E
Indonesia hanya mengakui batas-batas teritorial yang ditetapkan oleh PBB