Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Salah satu hasil Perjanjian Linggarjati adalah pengakuan de facto wilayah Republik Indonesia oleh Belanda. Wilayah manakah yang diakui dalam perjanjian tersebut?
A
Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
B
Jawa, Madura, dan Bali
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Jawa, Sumatera, dan Sulawesi
E
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
NO. 692
Link Soal
Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Salah satu ciri utama kebijakan merkantilisme adalah...
A
Mendorong impor barang sebanyak mungkin
B
Melarang perdagangan internasional
C
Menyerahkan perekonomian sepenuhnya pada pasar
D
Mengumpulkan cadangan logam mulia sebanyak-banyaknya
E
Menghapus bea cukai antar negara
NO. 693
Link Soal
Dampak politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 menyebabkan migrasi penduduk ke berbagai sektor industri perkebunan berikut, KECUALI...
A
Industri gula
B
Industri kelapa sawit
C
Industri teh
D
Industri kopi
E
Industri tembakau
NO. 694
Link Soal
Berikut ini adalah nama-nama tokoh atau sultan yang pernah memimpin dalam sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore, KECUALI ...
A
Pangeran Nuku
B
Zainal Abidin
C
Sultan Baabullah
D
Sultan Agung
E
Sultan Hairun
NO. 695
Link Soal
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)
NO. 696
Link Soal
Panitia Sembilan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia diketuai oleh tokoh pergerakan nasional, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mohammad Yamin
D
Soekarno
E
A. A. Maramis
NO. 697
Link Soal
Gedung Pancasila yang bersejarah dulunya dikenal sebagai Gedung Chuo Sangi In pada masa Jepang. Namun, pada masa kolonial Belanda, gedung ini difungsikan sebagai...
A
Gedung Permusyawaratan
B
Gedung Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat)
C
Kantor Berita
D
Gedung Perintis Kemerdekaan
E
Pusat Pemuda Rakyat
NO. 698
Link Soal
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian
NO. 699
Link Soal
Tokoh ekonomi dunia Adam Smith dikenal sebagai pencetus ajaran yang menjadi dasar ideologi...
A
Komunisme
B
Sosialisme
C
Fasisme
D
Nasionalisme
E
Kapitalisme
NO. 700
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.