Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Upaya Gerakan Non-Blok dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai sering kali menghadapi berbagai hambatan global. Berikut ini yang BUKAN merupakan kendala bagi perjuangan GNB adalah...
A
Dominasi negara-negara besar di kursi Dewan Keamanan PBB
B
Posisi tawar negara-negara berkembang yang relatif masih lemah
C
Kecenderungan PBB yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan negara-negara Eropa
D
Sentimen internasional bahwa negara berkembang kurang peduli pada pelestarian alam
E
Adanya pandangan bahwa negara berkembang sering mengabaikan HAM
NO. 692
Link Soal
Tokoh yang mencetuskan 'Mosi Integral' yang berujung pada pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Moh. Natsir
B
Moh. Hatta
C
Ali Sastroamidjojo
D
Wilopo
E
Burhanuddin Harahap
NO. 693
Link Soal
Aksi Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) pada tahun 1966 yang berisi pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga, diserukan oleh kesatuan aksi mahasiswa yang dikenal dengan ...
A
Indische Partij
B
KAMI
C
Jong Celebes
D
Tiga Serangkai
E
Jong Java
NO. 694
Link Soal
Salah satu ciri nasionalisme Indonesia adalah menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti...
A
Persatuan dalam kebersamaan
B
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
C
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
D
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa
E
Bersama membangun bangsa
NO. 695
Link Soal
Peristiwa bersejarah ikrar Sumpah Pemuda pertama kali dilakukan di sebuah gedung yang merupakan milik dari...
A
Laksamana Muda Tadhesi Maeda
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sie Kok Liong
D
Otto Bauer
E
AM Tambunan
NO. 696
Link Soal
Pada tanggal berapakah Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu?
A
13 Agustus 1945
B
14 Agustus 1945
C
15 Agustus 1945
D
16 Agustus 1945
E
17 Agustus 1945
NO. 697
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso
NO. 698
Link Soal
Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari KMB yang tidak bertahan lama. Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
18 Agustus 1945
E
11 Maret 1966
NO. 699
Link Soal
Teks yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 termuat dalam Piagam Jakarta. Dokumen bersejarah ini secara resmi disahkan pada tanggal...
A
29 Mei 1945.
B
1 Juni 1945.
C
22 Juni 1945.
D
14 Juni 1945.
E
17 Agustus 1945.
NO. 700
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.