Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 71. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 701
Link Soal
Seorang pemuda memutar musik keras-keras hingga mengganggu tetangga dengan alasan "ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) saya". Tindakan ini bertentangan dengan Pancasila karena ...
A
Pemenuhan HAM tidak boleh menggangu HAM orang lain
B
Menggangu selera musik orang lain yang berbeda
C
Hak asasi merupakan kebebasan individu yang mutlak
D
Memilih musik merupakan bagian dari hak setiap orang
E
Tidak sesuai dengan selera musik orang lain
NO. 702
Link Soal
Pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari kesepakatan dalam perundingan...
A
Roem-Royen
B
Konferensi Meja Bundar
C
Renville
D
Giyanti
E
Linggarjati
NO. 703
Link Soal
Dalam proses pemilihan lambang negara, salah satu desain ditolak karena dianggap memiliki unsur pengaruh pendudukan Jepang (sinar matahari). Desain yang ditolak tersebut adalah karya dari...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Yamin
E
Ahmad Soebardjo
NO. 704
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 705
Link Soal
Di sebuah negeri fiktif bernama 'Nusantara Jaya', hiduplah seorang tokoh bernama Bapak Dirgantara. Beliau dikenal sebagai sosok yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat di antara berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda di wilayahnya, yaitu Lembah Swadaya dan Dataran Perkasa. Bapak Dirgantara tak pernah lelah berkeliling, menyatukan visi dan misi, serta membangun jembatan persahabatan antar-komunitas demi terciptanya sebuah identitas tunggal yang kuat, yaitu 'Warga Nusantara Jaya', tanpa menghilangkan kearifan lokal masing-masing. Beliau menolak segala bentuk sektarianisme dan provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Tindakan dan semangat Bapak Dirgantara ini paling tepat mencerminkan nilai nasionalisme dalam aspek...
A
Cinta tanah air yang mendalam terhadap wilayahnya.
B
Semangat rela berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara.
C
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di atas keberagaman.
D
Pengembangan rasa bangga sebagai bagian dari komunitas lokal.
E
Perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.
NO. 706
Link Soal
Dalam sejarah kesusastraan kuno, istilah 'Pancasila' pertama kali ditemukan dalam sebuah karya sastra peninggalan zaman Majapahit, yakni Kitab Negarakertagama. Siapakah penulis kitab tersebut?
A
Mpu Tantular
B
Mpu Sedah
C
Mpu Prapanca
D
Mpu Panuluh
E
Gajah Mada
NO. 707
Link Soal
Salah satu hasil Perjanjian Linggarjati adalah pengakuan de facto wilayah Republik Indonesia oleh Belanda. Wilayah manakah yang diakui dalam perjanjian tersebut?
A
Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
B
Jawa, Madura, dan Bali
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Jawa, Sumatera, dan Sulawesi
E
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
NO. 708
Link Soal
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina
NO. 709
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD. Tokoh berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari keanggotaan Panitia Sembilan adalah...
A
Mohammad Hatta
B
Sultan Hamid II
C
Abikoesno Tjokrosoejoso
D
Agus Salim
E
A.A. Maramis
NO. 710
Link Soal
Dalam era globalisasi yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia, semangat nasionalisme seringkali menghadapi tantangan kompleks antara mempertahankan identitas lokal dan keterbukaan terhadap pengaruh eksternal. Bagi Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk mengarahkan nasionalisme agar tetap relevan dan adaptif. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang inklusif dan progresif dalam menghadapi dinamika global kontemporer?
A
Memprioritaskan penolakan keras terhadap segala bentuk intervensi budaya asing yang berpotensi merusak nilai-nilai luhur bangsa, meskipun itu berarti membatasi akses informasi dan inovasi.
B
Menggalakkan semangat persatuan dengan menekankan keseragaman pandangan dan praktik sosial di seluruh lapisan masyarakat, guna menghindari potensi perpecahan.
C
Mendorong pengembangan dan promosi nilai-nilai kebhinekaan tunggal ika dan Pancasila, sembari secara selektif mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjalin kerja sama internasional yang bermanfaat tanpa mengikis jati diri bangsa.
D
Mengisolasi diri dari pergaulan dunia dengan fokus pada pengembangan potensi lokal secara mandiri untuk mencapai kemandirian total, terlepas dari kebutuhan akan interaksi global.
E
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dalam setiap kebijakan publik, dengan asumsi bahwa kepentingan mayoritas secara otomatis mencerminkan kepentingan nasional yang sah.