Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 711
Link Soal
Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru terjadi pada tanggal...
A
12 Mei 1998
B
19 Mei 1998
C
20 Mei 1998
D
21 Mei 1998
E
22 Mei 1998
NO. 712
Link Soal
Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Inti perbedaan tersebut bukan pada pelaksanaan proklamasi, melainkan pada...
A
Siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi
B
Tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
C
Waktu dan cara pelaksanaan proklamasi (keterlibatan PPKI/Jepang)
D
Penyusunan naskah proklamasi
E
Bentuk negara yang akan diproklamasikan
NO. 713
Link Soal
Pada 14 November 1945, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Siapakah tokoh yang menggantikan posisi Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri) saat itu?
A
Moh. Hatta
B
Amir Syarifudin
C
Sutan Syahrir
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
Tan Malaka
NO. 714
Link Soal
Di masa perjuangan kemerdekaan negara fiktif 'Nusantara Makmur', nasionalisme diwujudkan melalui semangat membara untuk persatuan dan perlawanan kolektif terhadap penjajah. Rakyat dari berbagai suku dan agama bersatu padu, mengesampingkan perbedaan demi cita-cita kemerdekaan. Lagu kebangsaan dinyanyikan dengan penuh haru, bendera diarak sebagai simbol pemersatu mutlak, dan pengorbanan jiwa raga demi kedaulatan bangsa adalah hal yang lumrah.
Satu abad kemudian, Nusantara Makmur telah menjadi negara maju dengan tantangan yang berbeda. Arus globalisasi membawa invasi budaya dan ekonomi, teknologi informasi menghubungkan warga dengan dunia luar, dan isu-isu seperti korupsi, kesenjangan sosial, serta keberlanjutan lingkungan mendominasi diskusi publik. Semangat cinta tanah air tetap membara, namun manifestasinya jauh lebih kompleks dan beragam. Nasionalisme kini seringkali diartikan sebagai upaya memajukan bangsa melalui inovasi, menjaga integritas digital, atau bahkan melalui kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah demi perbaikan.
Berdasarkan narasi di atas, pergeseran esensi dan implementasi nasionalisme di Nusantara Makmur dari masa lalu ke masa kini paling tepat digambarkan sebagai perubahan dari:
A
Fokus utama pada pertahanan terhadap ancaman eksternal dan persatuan primordial menuju penguatan identitas melalui inovasi, kritik konstruktif, serta pembangunan internal yang berkelanjutan.
B
Kepatuhan buta terhadap pemimpin dan tradisi menuju individualisme ekstrem dan penolakan terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
C
Ekspresi emosional yang murni dan spontan menuju pragmatisme ekonomis yang semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi.
D
Ideologi yang kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan global menuju pembiaran terhadap pengaruh asing tanpa filter.
E
Semangat juang militan yang bersifat fisik menuju pasifisme absolut yang menolak segala bentuk bela negara.
NO. 715
Link Soal
Ir. Soekarno menyampaikan pidato monumental mengenai dasar negara yang kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kapan peristiwa tersebut terjadi?
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
1 Oktober 1945
D
10 Oktober 1945
E
20 Mei 1945
NO. 716
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 717
Link Soal
Kapan Ir. Soekarno pertama kali menyampaikan pidato tentang konsep dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di hadapan sidang BPUPKI?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 718
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pertama kali dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
18 Agustus 1945
C
11 Februari 1950
D
5 Juli 1959
E
1 Juni 1945
NO. 719
Link Soal
Sebagai janji kemerdekaan, pemerintah militer Jepang membentuk sebuah badan penyelidik pada tanggal 1 Maret 1945 yang dikenal dengan...
A
Budi Utomo
B
Dokuritsu Junbi Inkai
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
PETA
E
Keibodan
NO. 720
Link Soal
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.