Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 711
Link Soal
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian
NO. 712
Link Soal
Nasionalisme sering kali disertai dengan cinta terhadap produk dalam negeri. Gerakan yang mendukung pemakaian produk lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dapat berkontribusi dalam ...
A
memperkuat pasar produk impor
B
meningkatkan daya saing produk lokal dan menciptakan lapangan kerja
C
menurunkan kualitas produk dalam negeri
D
mempercepat laju inflasi di sektor ekonomi lokal
E
mendukung monopoli perusahaan multinasional
NO. 713
Link Soal
Apa manfaat utama dari penerapan sikap tenggang rasa (tepa selira) di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk?
A
Meningkatkan kepatuhan warga terhadap hukum formal
B
Membangun lingkungan masyarakat yang damai, rukun, dan selaras
C
Menjamin kelancaran program pembangunan fisik di desa
D
Memaksa setiap individu untuk tunduk pada adat istiadat setempat
E
Menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah
NO. 714
Link Soal
Akibat pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda melalui Agresi Militer I, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komite jasa baik untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang dikenal dengan nama...
A
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
B
AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)
C
KTN (Komisi Tiga Negara)
D
UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)
E
INTERFET
NO. 715
Link Soal
Naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD 1945 disusun oleh Panitia Sembilan. Tanggal berapakah naskah ini berhasil disepakati?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 716
Link Soal
Pada masa Demokrasi Terpimpin, arah politik dalam negeri Indonesia mengalami pergeseran ideologis yang kuat. Salah satu ciri utamanya adalah upaya menyatukan tiga kekuatan besar ideologi di Indonesia, yang dikenal dengan konsep...
A
Pancasila Sakti
B
Manipol USDEK
C
Nasakom
D
Berdikari
E
Nefo dan Oldefo
NO. 717
Link Soal
Tokoh "Tiga Serangkai" pendiri Indische Partij terdiri dari E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan...
A
H.O.S. Tjokroaminoto
B
Dr. Sutomo
C
Dr. Tjipto Mangunkusumo
D
Ki Hajar Dewantara
E
Haji Samanhudi
NO. 718
Link Soal
Setelah bentuk negara serikat (RIS) dibubarkan, Indonesia kembali ke Negara Kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang mulai berlaku pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
1 Juni 1945
E
29 September 1955
NO. 719
Link Soal
Sebagai bagian dari rangkaian peristiwa menjelang akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat meluncurkan serangan bom atom ke kota Hiroshima pada...
A
6 Agustus 1945
B
8 Agustus 1945
C
9 Agustus 1945
D
14 Agustus 1945
E
17 Agustus 1945
NO. 720
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.