Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang masif dan tantangan geopolitik yang kompleks di abad ke-21, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme secara kontekstual. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan implementasi nasionalisme yang adaptif dan konstruktif untuk menjaga ketahanan serta kemajuan bangsa Indonesia?
A
Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan membatasi impor secara ketat untuk melindungi industri nasional dari persaingan global, demi kedaulatan ekonomi.
B
Secara aktif menyaring dan mengintegrasikan inovasi serta pengetahuan global yang relevan, sambil terus memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan interaksi internasional.
C
Mempromosikan budaya lokal dan tradisi secara eksklusif, serta mengedepankan identitas etnis sebagai pondasi utama persatuan bangsa, guna menangkal homogenisasi budaya global.
D
Memfokuskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan mengadopsi sepenuhnya model pembangunan negara maju, agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global secepat mungkin.
E
Menekankan narasi sejarah perjuangan kemerdekaan dan kebesaran masa lalu secara terus-menerus, untuk menumbuhkan kebanggaan nasional dan semangat bela negara di kalangan generasi muda.
NO. 82
Link Soal
Setelah mendirikan Negara Indonesia Timur, Belanda kembali memproklamasikan negara boneka baru pada 4 Mei 1947 di wilayah Jawa Barat. Negara boneka tersebut dikenal dengan nama...
A
Negara Jawa Timur
B
Negara Pasundan
C
Negara Madura
D
Negara Sumatera Selatan
E
Negara Pasisir
NO. 83
Link Soal
Perjanjian Renville (1948) dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa, Sumatera, dan Madura
B
Yogyakarta, Surakarta, dan Malang
C
Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat
E
Jawa Barat dan Jawa Timur
NO. 84
Link Soal
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jalur strategis, Indonesia menghadapi dinamika geopolitik kawasan yang kompleks, termasuk sengketa perbatasan maritim, perebutan pengaruh antar kekuatan besar, dan isu-isu keamanan regional. Dalam menyikapi tantangan ini, pendekatan nasionalisme yang semata-mata defensif (melindungi apa yang sudah ada) tidak lagi memadai. Analisislah bagaimana nasionalisme proaktif yang berlandaskan pada diplomasi multi-jalur, penguatan kapasitas maritim, dan partisipasi konstruktif dalam forum regional, menjadi krusial untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional Indonesia?
A
Nasionalisme proaktif memungkinkan Indonesia tidak hanya mempertahankan diri, tetapi juga turut membentuk arsitektur keamanan dan stabilitas kawasan melalui inisiatif diplomasi yang kuat, sehingga mengurangi potensi ancaman di masa depan.
B
Dengan nasionalisme proaktif, Indonesia dapat memperkuat aliansi militer dengan negara-negara adidaya untuk menjamin keamanan dan kedaulatan wilayahnya dari potensi agresi pihak lain.
C
Pendekatan ini akan mendorong Indonesia untuk meningkatkan belanja pertahanan secara drastis guna menunjukkan kekuatan militer yang tidak dapat diremehkan oleh negara-negara lain di kawasan.
D
Nasionalisme proaktif akan fokus pada eksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa secara agresif untuk menegaskan klaim kedaulatan dan keuntungan ekonomi bagi bangsa.
E
Indonesia akan memiliki kemampuan untuk mengisolasi diri dari pengaruh geopolitik negatif regional dan global, sehingga dapat fokus pada pembangunan domestik tanpa gangguan.
NO. 85
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.
NO. 86
Link Soal
Salah satu ciri nasionalisme Indonesia adalah menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti...
A
Persatuan dalam kebersamaan
B
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
C
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
D
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa
E
Bersama membangun bangsa
NO. 87
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan fondasi penting bagi nasionalisme Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa...
A
Perbedaan suku, agama, dan budaya harus dihilangkan untuk mencapai kesatuan.
B
Kesatuan dapat tercapai meskipun ada perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak dipertentangkan.
C
Mayoritas harus mendominasi minoritas demi menjaga stabilitas nasional.
D
Masing-masing kelompok harus mengembangkan identitasnya secara terpisah tanpa interaksi.
E
Penggunaan satu bahasa daerah sebagai bahasa nasional adalah kunci persatuan.
NO. 88
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 89
Link Soal
Pada masa awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), posisi Kepala Staf Umum dipercayakan kepada tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar struktur organisasi militer Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Soedirman
B
Supriyadi
C
Letjen Oerip Soemoharjo
D
Jenderal Ahmad Yani
E
Jenderal A.H. Nasution
NO. 90
Link Soal
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)