Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi 'Realitas'. Apa makna dari dimensi realitas tersebut?
A
Pancasila berisi cita-cita yang masih di awang-awang.
B
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri (riil), bukan jiplakan.
C
Pancasila dapat berubah wujud sesuai keinginan penguasa.
D
Pancasila hanya mengurusi hal-hal yang nyata (fisik) saja.
E
Nilai Pancasila harus dipaksakan menjadi realitas di negara lain.
NO. 2
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 3
Link Soal
Di tengah keragaman budaya dan agama di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan secara efektif untuk memelihara dan memperkuat persatuan bangsa?
A
Membiarkan daerah-daerah dengan perbedaan tersebut mengelola dirinya sendiri tanpa campur tangan pusat.
B
Menyeragamkan seluruh tradisi dan budaya lokal agar sesuai dengan satu budaya nasional.
C
Mengimplementasikan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama serta antar berbagai suku bangsa.
D
Menghapuskan budaya atau tradisi yang tidak sejalan dengan budaya mayoritas yang dominan.
E
Menetapkan dan memberlakukan satu agama tertentu sebagai agama resmi di seluruh wilayah negara.
NO. 4
Link Soal
Berbeda dengan pemilihan anggota legislatif lainnya, peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah...
A
Aliansi Partai Politik
B
Utusan golongan tertentu
C
Perseorangan
D
Organisasi kepemudaan
E
Perwakilan adat
NO. 5
Link Soal
Menurut Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, salah satu kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara adalah ...
A
Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
B
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
C
Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
D
Membubarkan partai politik.
E
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
NO. 6
Link Soal
Landasan filosofis yang memberikan arah bagi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada cita-cita untuk...
A
Membentuk aliansi militer dengan negara-negara tetangga
B
Turut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia
C
Menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara
D
Membatasi hubungan diplomatik hanya dengan negara maju
E
Melakukan intervensi pada urusan internal negara lain
NO. 7
Link Soal
Prinsip demokrasi yang menekankan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan cerminan utama dari pengamalan Pancasila, khususnya sila ke...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 8
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk membangun keluarga serta melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Hak ini tercantum pada...
A
Pasal 28B Ayat 1
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 26 Ayat 2
D
Pasal 29 Ayat 1
E
Pasal 28A
NO. 9
Link Soal
Perubahan ketiga (Amandemen III) UUD 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal...
A
9 November 2001
B
9 November 2002
C
9 November 2003
D
9 November 2004
E
9 November 2005
NO. 10
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)