Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Pada era 1980-an, di Desa Gemah Ripah yang subur, setiap keputusan penting desa, mulai dari pembangunan irigasi hingga penentuan jadwal panen raya, selalu didasarkan pada titah tunggal dari Kepala Desa Karsono. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down. Warga hanya menerima dan melaksanakan tanpa banyak pertanyaan.
Berbeda dengan kondisi di Desa Damai Sentosa saat ini. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rina, setiap perencanaan program desa, seperti alokasi dana desa untuk pemberdayaan UMKM atau pembangunan fasilitas umum, selalu diawali dengan serangkaian forum musyawarah. Seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, hingga kelompok perempuan, diundang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran. Keputusan akhir baru diambil setelah tercapai kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi kolektif. Kepala Desa Rina secara rutin melaporkan progress kerja kepada warganya melalui papan informasi dan pertemuan terbuka.
Perbandingan praktik pengambilan keputusan antara Desa Gemah Ripah di masa lalu dan Desa Damai Sentosa di masa kini, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan evolusi penerapan salah satu pilar negara Indonesia. Pilar negara manakah yang paling relevan dengan perbandingan tersebut?
A
Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam konteks pengelolaan keberagaman partisipasi masyarakat.
E
Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia.
NO. 2
Link Soal
Ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 28E ayat (1)
B
Pasal 28E ayat (2)
C
Pasal 28E ayat (3)
D
Pasal 28A
E
Pasal 27 ayat (2)
NO. 3
Link Soal
Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966
NO. 4
Link Soal
Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ...
A
Lahirnya bangsa Indonesia
B
Kesaktian Pancasila
C
Lahirnya Pancasila
D
Pedoman hidup berbangsa
E
Falsafah hidup pancasila
NO. 5
Link Soal
Mr. Soepomo dalam pidatonya mengusulkan dasar negara yang menekankan pada konsep integralistik. Manakah di bawah ini yang merupakan poin usulan beliau?
A
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, dan Mufakat
B
Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
C
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, dan Kesejahteraan Rakyat
D
Ketuhanan Yang Berkebudayaan dan Gotong Royong
E
Sosionasionalisme dan Sosiodemokrasi
NO. 6
Link Soal
Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, berapakah total jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan?
A
250 orang
B
350 orang
C
450 orang
D
550 orang
E
650 orang
NO. 7
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam teori formal mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Kedaulatan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Hukum Alam
NO. 8
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan dalam APBN maupun APBD. Persentase minimal alokasi tersebut adalah sebesar...
A
15%
B
20%
C
25%
D
30%
E
10%
NO. 9
Link Soal
Seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah memenuhi kriteria berikut, yaitu...
A
Melakukan tindakan asusila atau perbuatan tercela
B
Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan
C
Dinyatakan bersalah dalam kasus pidana berdasarkan putusan inkrah
D
Sudah memasuki batasan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun
E
Tercatat tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai hakim
NO. 10
Link Soal
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD