Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 2
Link Soal
Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945. Bagaimanakah cara warga negara menggunakan hak ini agar tetap selaras dengan konstitusi?
A
Menyuarakan pendapat sebebas-bebasnya tanpa mempedulikan ketertiban.
B
Melakukan aksi protes tanpa izin atau pemberitahuan.
C
Menyampaikan aspirasi dengan tetap menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.
D
Bebas berkomentar di media sosial meskipun menyebarkan hoaks.
E
Melanggar aturan hukum atas nama kebebasan berekspresi.
NO. 3
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi dapat diakui sebagai konstitusi tidak tertulis apabila memenuhi beberapa syarat. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya sebuah konvensi?
A
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
B
Diterima dan dijalankan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara
C
Memperhatikan aturan pelengkap UUD
D
Isinya tidak melanggar nilai-nilai Pancasila
E
Harus dibuat dan disahkan oleh Presiden bersama Lembaga Tinggi Negara
NO. 4
Link Soal
Pancasila, sebagai salah satu pilar negara, lahir dari konsensus para pendiri bangsa di tengah gejolak dan ancaman perpecahan. Para founding fathers menyadari pentingnya sebuah landasan ideologis yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Nusantara. Kini, di era digital, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang berpotensi menggerus kohesi sosial. Berdasarkan konteks sejarah perumusan dan relevansi Pancasila dengan tantangan kontemporer tersebut, penguatan nilai Pancasila manakah yang paling esensial dan mendesak untuk membendung arus disintegrasi dan mengembalikan solidaritas kebangsaan di tengah gelombang disinformasi dan perpecahan sosial?
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi spiritual untuk membentengi diri dari pengaruh negatif dan godaan perpecahan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, untuk menumbuhkan etika komunikasi yang santun dan beradab di ruang digital.
C
Persatuan Indonesia, karena secara langsung menargetkan ancaman perpecahan, polarisasi, dan memperkuat ikatan kebangsaan.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan mendorong dialog konstruktif dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pandangan.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, untuk mengatasi akar masalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang sering dieksploitasi pemicu konflik.
NO. 5
Link Soal
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, yang berarti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, keterbukaan ini memiliki batasan. Hal yang TIDAK boleh diubah dalam ideologi terbuka Pancasila adalah...
A
Kebijakan praktis operasional pemerintah
B
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
C
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD
D
Peraturan perundang-undangan di bawah UUD
E
Program pembangunan jangka panjang
NO. 6
Link Soal
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 7
Link Soal
Dalam istilah demokrasi, kata 'kratos' memiliki makna sebagai...
A
Pemerintahan
B
Perataan
C
Kemakmuran
D
Kedaulatan
E
Kemasyarakatan
NO. 8
Link Soal
Pancasila melalui proses perumusan yang panjang sebelum akhirnya disahkan sebagai dasar negara (Philosophische Grondslag). Pengesahan tersebut dilakukan oleh PPKI pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
17 Agustus 1945
D
18 Agustus 1945
E
29 Mei 1945
NO. 9
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat frasa '...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...'. Jika dikaitkan dengan konsep negara hukum, frasa ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip...
A
Negara Polisi (Machtstaat) yang mengutamakan keamanan di atas segalanya
B
Negara Penjaga Malam yang hanya bertindak jika ada gangguan keamanan
C
Negara Hukum Demokratis yang bertujuan mensejahterakan dan memberi perlindungan hukum bagi warganya
D
Negara Kekuasaan yang absolut untuk menjaga kedaulatan wilayah
E
Negara Liberal yang menyerahkan urusan perlindungan kepada mekanisme pasar
NO. 10
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.