PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Lembaga peradilan manakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding?
A
Komisi Yudisial
B
Pengadilan Tinggi
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ajaran yang dianut oleh Machiavelli menyatakan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya dominasi dan kekuatan fisik dari individu yang paling kuat atas individu lainnya. Pemikiran ini merupakan inti dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Perjanjian Masyarakat
C
Teori Teokrasi
D
Teori Kedaulatan Rakyat
E
Teori Kekuasaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Apa tujuan utama dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945?
A
Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.
B
Memperkuat dominasi kekuasaan lembaga eksekutif dan mengurangi peran legislatif.
C
Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntutan nilai-nilai demokrasi.
D
Meningkatkan pengaruh organisasi non-pemerintah dalam struktur pemerintahan.
E
Menghilangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
A
TAP MPR No. I/MPR/1982
B
TAP MPR No. II/MPR/1982
C
TAP MPR No. III/MPR/1983
D
TAP MPR No. lV/MPR/1983
E
TAP MPR No. V/MPR/1983

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah kecuali...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan kedaulatan rakyat dilambangkan dengan gambar...
A
Padi dan kapas
B
Bintang
C
Pohon beringin
D
Rantai
E
Kepala banteng

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam menghadapi era disrupsi digital yang seringkali memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang mengancam persatuan bangsa, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Pilar Negara. Jika seorang ASN mendapati sebuah grup daring atau platform media sosial secara sistematis menyebarkan konten yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila, merendahkan konstitusi UUD 1945, melemahkan semangat NKRI, dan menggerus semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tindakan paling strategis dan tepat yang harus diambil ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan konten dan akun terkait kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta secara proaktif menyebarkan informasi positif dan edukasi tentang literasi digital serta esensi Pilar Negara kepada masyarakat.
B
Mengabaikan konten tersebut karena menganggap bahwa masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyaring informasi sendiri tanpa intervensi.
C
Membuat dan menyebarkan konten balasan yang menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat, bahkan jika harus menggunakan gaya bahasa yang provokatif.
D
Mengorganisir petisi daring besar-besaran dan menuntut pemerintah untuk segera memblokir total akses ke platform media sosial yang menjadi sarana penyebaran konten tersebut.
E
Menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi instansinya sebelum mengambil tindakan apapun, agar tidak melangkahi wewenang atau membuat kesalahan prosedur.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat tujuan negara 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Implementasi nyata tujuan ini dalam konteks anggaran negara sesuai amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) adalah...
A
Pemerintah membebaskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi
B
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
C
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
D
Kurikulum pendidikan harus berbasis pada iman, takwa, dan akhlak mulia
E
Pemerintah menjamin setiap lulusan sekolah langsung mendapatkan pekerjaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.