Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi
NO. 2
Link Soal
Dokumen historis yang menjadi cikal bakal dan naskah awal dari Pembukaan UUD 1945 adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Pidato 1 Juni 1945
C
Gentlemen's Agreement Mohammad Hatta
D
Penjabaran Butir Pancasila
E
Teks Proklamasi
NO. 3
Link Soal
Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi menuntut perilaku yang positif. Manakah di antara pilihan berikut yang mencerminkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal demi keuntungan pasar semata
B
Menyusun regulasi yang mendukung sistem ekonomi pasar bebas (liberal)
C
Mendahulukan produk impor dibandingkan produk dalam negeri
D
Menghindari persaingan usaha yang sehat
E
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan menghapus distorsi ekonomi
NO. 4
Link Soal
Masyarakat Indonesia dikenal beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di antara dampak positif dari keberagaman ini adalah ...
A
Mendorong semangat untuk meraih tujuan bersama.
B
Memicu munculnya sikap yang menonjolkan sentimen kedaerahan.
C
Meningkatkan potensi instabilitas keamanan nasional.
D
Menimbulkan kompetisi tidak sehat antar kelompok.
E
Mendorong ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
NO. 5
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Mahkamah Agung
C
Komisi Yudisial
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Badan Legislasi Nasional
NO. 6
Link Soal
Dalam situasi darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, triumvirat menteri yang menjalankan tugas kepresidenan sementara terdiri dari...
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara
B
Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Polhukam
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri
E
Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Sekretaris Kabinet
NO. 7
Link Soal
Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki hak 'Pouvoir Reglementair'. Hak ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk...
A
Menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan Undang-Undang
B
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi
D
Menyatakan perang dan perdamaian
E
Membubarkan parlemen jika mendesak
NO. 8
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 9
Link Soal
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial
NO. 10
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.