Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 101. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1001
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.
NO. 1002
Link Soal
Asas pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Devolusi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Perbantuan
NO. 1003
Link Soal
Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh rakyat demi kepentingan bersama dikenal dengan istilah...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarsi
D
Aristokrasi
E
Demokrasi
NO. 1004
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 1005
Link Soal
Segala bentuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Berbeda dengan itu, Pasal 23B mengatur tentang...
A
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Jenis dan nilai mata uang
C
Fungsi Bank Sentral
D
Pajak dan pungutan lain
E
Pengawasan keuangan negara
NO. 1006
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 1007
Link Soal
Di sebuah negeri fiktif bernama Nusadipa, terdapat seorang pemimpin kharismatik bernama Arya. Meskipun desanya, Mekar Jaya, kaya akan sumber daya alam, ia menghadapi tantangan besar: upaya campur tangan asing yang ingin memecah belah warga berdasarkan perbedaan suku dan agama, serta munculnya kelompok-kelompok separatis kecil. Dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati, Tuan Arya tidak hanya menyatukan kembali warga Desa Mekar Jaya tetapi juga secara aktif mengkampanyekan pentingnya persatuan dengan desa-desa tetangga dan mengintegrasikan identitas lokal mereka ke dalam identitas Nusadipa yang lebih besar. Ia selalu menekankan bahwa keutuhan Nusadipa adalah kunci kemakmuran bersama, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Figur Tuan Arya dalam narasi ini paling merepresentasikan semangat dan nilai yang pernah diperjuangkan oleh tokoh nasional Indonesia berikut ini, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Hatta
C
Jenderal Soedirman
D
Ki Hajar Dewantara
E
R.A. Kartini
NO. 1008
Link Soal
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
NO. 1009
Link Soal
Secara terminologi hukum dan tata negara, apa yang dimaksud dengan Konstitusi?
A
Hanya peraturan yang tertulis dalam lembaran negara
B
Himpunan hukum tidak tertulis saja
C
Kumpulan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis
D
Pidato kenegaraan presiden
E
Kesepakatan politik antara partai
NO. 1010
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh 'Triumvirat'. Siapa sajakah yang termasuk di dalamnya?
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
B
Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum HAM
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung
E
Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, dan Ketua KY