Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 101. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1001
Link Soal
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ketentuan mengenai hak tersebut secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 30 ayat (3)
B
Pasal 31 ayat (1)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 33 ayat (1)
E
Pasal 33 ayat (3)
NO. 1002
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 1003
Link Soal
Pembangunan perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menjamin kesejahteraan bersama merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 1004
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983
NO. 1005
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif dalam bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi. Dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Kejaksaan Agung
NO. 1006
Link Soal
Eksistensi para pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan diatur secara spesifik dalam UUD 1945. Bab berapakah yang membahas tentang Kementerian Negara?
A
Bab VI
B
Bab IV
C
Bab V
E
Bab VII
NO. 1007
Link Soal
Sila keempat Pancasila berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.' Bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga parlemen?
A
Keputusan parlemen hanya diambil oleh pimpinan tanpa melibatkan masukan dari anggota parlemen lainnya.
B
Seluruh anggota parlemen berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan mufakat sebelum keputusan diambil.
C
Hanya partai politik yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
D
Keputusan diambil melalui mekanisme voting langsung oleh seluruh anggota tanpa didahului proses musyawarah.
E
Keputusan parlemen ditetapkan sepenuhnya berdasarkan arahan atau instruksi dari lembaga eksekutif.
NO. 1008
Link Soal
Wewenang Presiden Republik Indonesia untuk memberikan gelar kehormatan, tanda jasa, serta bentuk kehormatan lainnya secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 12
B
Pasal 13
C
Pasal 14
D
Pasal 15
E
Pasal 16
NO. 1009
Link Soal
Dalam kerangka *checks and balances*, lembaga negara manakah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Kementerian Keuangan
NO. 1010
Link Soal
Salah satu hasil amandemen adalah penegasan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B). Pada tahap amandemen ke berapakah pasal-pasal HAM (Bab XA) ini ditambahkan?
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Tidak ada perubahan