Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 101. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1001
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.
NO. 1002
Link Soal
Kementerian Kehutanan menetapkan berbagai kebijakan prioritas untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN termasuk dalam 5 kebijakan prioritas sektor kehutanan (berdasarkan konteks kebijakan 2005-2009/RPJMN)?
A
Pemberantasan *illegal logging* (penebangan liar)
B
Revitalisasi industri kehutanan
C
Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
D
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
E
Pemantapan kawasan hutan lindung secara absolut
NO. 1003
Link Soal
Menurut teori Hans Nawiasky, Pancasila berkedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm'. Implikasi hukum dari kedudukan tersebut bagi ketatanegaraan Indonesia adalah...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara tanpa kekuatan hukum
B
Pancasila dapat diubah melalui referendum nasional
C
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kedudukannya tetap dan tidak dapat diubah
D
Pancasila menyesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku
E
Pancasila hanya mengikat bagi penyelenggara negara saja
NO. 1004
Link Soal
Jaminan negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
28E ayat (1)
B
29 ayat (1)
C
29 ayat (2)
D
28I ayat (1)
E
30 ayat (1)
NO. 1005
Link Soal
Amandemen UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk...
A
Satu kali masa jabatan
B
Dua kali masa jabatan
C
Tiga kali masa jabatan
D
Seumur hidup jika rakyat menghendaki
E
Tidak ada batasan selama berprestasi
NO. 1006
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 1007
Link Soal
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Asas ini dikenal sebagai...
A
Sentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 1008
Link Soal
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR
NO. 1009
Link Soal
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal ...
A
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
B
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
C
18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
D
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
E
5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
NO. 1010
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen pada pasal...
A
Pasal 1 Ayat 1
B
Pasal 1 Ayat 2
C
Pasal 1 Ayat 3
D
Pasal 2 Ayat 1
E
Pasal 3 Ayat 1