Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 101. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1001
Link Soal
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan fundamental bagi negara, salah satunya adalah...
A
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Memilih dan menetapkan Presiden serta Wakil Presiden
D
Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Membentuk 12 kementerian negara
NO. 1002
Link Soal
Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A
Peradilan Umum
B
Peradilan Agama
C
Peradilan Militer
D
Peradilan Tata Usaha Negara
E
Peradilan Konstitusi
NO. 1003
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah adalah mengenai...
A
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
B
Pembatasan masa jabatan Presiden
C
Bentuk negara kepulauan
D
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 1004
Link Soal
Pengakuan terhadap hak asasi manusia serta persamaan harkat dan martabat manusia secara umum tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 pada...
A
Alinea I
B
Alinea II
C
Alinea III
D
Alinea IV
E
Pasal Peralihan
NO. 1005
Link Soal
Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden ke dalam agenda persidangan berikutnya untuk dibahas, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah ...
A
DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
B
Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.
C
Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.
D
Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.
E
Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.
NO. 1006
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 1007
Link Soal
Berdasarkan naskah UUD 1945, Bab IX secara khusus mengatur tentang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu...
A
Kekuasaan Pemerintahan Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Kekuasaan Kehakiman
D
Kementerian Negara
E
Pemerintahan Daerah
NO. 1008
Link Soal
Proses kelahiran Pancasila sebagai falsafah negara melibatkan beberapa rumusan penting. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari rangkaian rumusan tersebut?
A
Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945
B
Rumusan Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
C
Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945
D
Konsep yang dipaparkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI ke-2
E
Pidato spontan Ir. Soekarno yang disebut sebagai lahirnya Pancasila
NO. 1009
Link Soal
Tokoh yang memegang peranan utama dalam mendesain Lambang Negara Republik Indonesia serta menentukan posisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 1010
Link Soal
Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, syarat kuorum kehadiran anggota MPR untuk dapat melaksanakan sidang perubahan pasal-pasal UUD adalah sekurang-kurangnya...
A
1/2 dari jumlah anggota
B
3/4 dari jumlah anggota
C
3/5 dari jumlah anggota
D
2/3 dari jumlah anggota
E
4/5 dari jumlah anggota