Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 101. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1001
Link Soal
Berdasarkan ketentuan Pasal 23F UUD 1945, mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan oleh...
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
DPR atas usul Presiden
D
DPD dengan persetujuan DPR
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 1002
Link Soal
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun
NO. 1003
Link Soal
Melakukan kegiatan atau pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan kemajuan bersama adalah wujud pengamalan Pancasila, khususnya Sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1004
Link Soal
Landasan hukum yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 adalah...
A
UU Nomor 25 Tahun 2004
B
UU Nomor 17 Tahun 2006
C
UU Nomor 17 Tahun 2007
D
UU Nomor 18 Tahun 2007
E
UU Nomor 17 Tahun 2008
NO. 1005
Link Soal
Landasan konstitusional bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa termuat dalam...
A
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
C
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
D
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
E
Sila kelima Pancasila
NO. 1006
Link Soal
Pancasila yang lahir dan digali dari nilai luhur bangsa Indonesia memiliki fungsi fundamental sebagai...
A
Dasar Negara dan Pandangan hidup bangsa
B
Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
C
Tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai
D
Perjanjian luhur rakyat Indonesia
E
Semua jawaban benar
NO. 1007
Link Soal
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pinjaman dalam negeri guna membiayai sebagian anggarannya. Salah satu sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari...
A
Pinjaman bilateral antar negara
B
Dana alokasi umum (DAU)
C
Penerbitan obligasi daerah
D
Hasil retribusi daerah
E
Pinjaman multilateral
NO. 1008
Link Soal
Meskipun otonomi daerah diberlakukan seluas-luasnya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (urusan absolut). Di bawah ini, manakah yang termasuk urusan absolut pemerintah pusat?
A
Pariwisata dan Budaya
B
Kesehatan dan Pendidikan
C
Politik Luar Negeri dan Moneter Fiskal
D
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
E
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NO. 1009
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali perubahan konstitusi. Urutan periodisasi konstitusi yang benar sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah...
A
UUD 1945 - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 (Pra Orba/Orba) - UUD 1945 Amandemen
B
Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 Pra Orba - UUD Orba - UUD Amandemen
C
UUD Amandemen - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD Orba - UUD 1945 Amandemen
D
UUD 1945 Pra Orba - Konstitusi RIS - UUD Amandemen - UUD Orba - UUD 1945
E
UUD 1945 - UUD Orba - UUD 1945 Pra Orba - UUD Amandemen - UUD 1945
NO. 1010
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi 'Realitas'. Apa makna dari dimensi realitas tersebut?
A
Pancasila berisi cita-cita yang masih di awang-awang.
B
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri (riil), bukan jiplakan.
C
Pancasila dapat berubah wujud sesuai keinginan penguasa.
D
Pancasila hanya mengurusi hal-hal yang nyata (fisik) saja.
E
Nilai Pancasila harus dipaksakan menjadi realitas di negara lain.