Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 102. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1011
Link Soal
Hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum yang telah disahkan dan berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah negara (Hukum Positif) disebut sebagai...
A
Ius Constituendum
B
Ius Constitutum
C
Hukum Alam
D
Hukum Adat
E
Yurisprudensi
NO. 1012
Link Soal
Pancasila memiliki nilai yang bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Sifat nilai yang dapat berubah ini disebut sebagai...
A
Nilai Fundamental
B
Nilai Material
C
Nilai Spiritual
D
Nilai Instrumental
E
Nilai Vital
NO. 1013
Link Soal
Meskipun konstitusi Indonesia telah berganti beberapa kali sepanjang sejarahnya, terdapat satu aspek fundamental dalam ketatanegaraan yang tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. Aspek yang dimaksud adalah...
A
Sistem demokrasi
B
Bentuk negara
C
Lembaga negara
D
Kedaulatan rakyat
E
Bentuk pemerintahan
NO. 1014
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan globalisasi yang mengintensifkan polarisasi identitas, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai lokal dan mengadopsi nilai-nilai universal. Munculnya berbagai kelompok yang menonjolkan identitas primordial sempit berpotensi mengikis kohesi sosial dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang Pilar Negara menjadi krusial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Pilar Negara bekerja secara sinergis untuk menjaga persatuan dalam keberagaman?
A
UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah membatasi kebebasan berekspresi demi menekan munculnya identitas primordial yang eksklusif, memastikan stabilitas terjaga.
B
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menuntun pada nilai-nilai inklusif dan gotong royong, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip praksis yang menjamin pengakuan serta penghargaan terhadap pluralitas identitas dalam bingkai NKRI.
C
NKRI adalah wadah final bagi persatuan yang mengedepankan kesamaan identitas nasional, sehingga perbedaan-perbedaan primordial harus diselaraskan sepenuhnya di bawah satu bendera kebudayaan.
D
Globalisasi menuntut fleksibilitas nilai, sehingga Pilar Negara lebih relevan sebagai fondasi historis daripada pedoman praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dinamis.
E
Penguatan Pilar Negara harus difokuskan pada peningkatan literasi digital dan keamanan siber untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk informasi asing yang memecah belah.
NO. 1015
Link Soal
Jenis desentralisasi yang difokuskan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengoptimalkan penggalian berbagai potensi sumber pendanaan daerah disebut...
A
Desentralisasi Administrasi
B
Desentralisasi Politik
C
Desentralisasi Fiskal
D
Desentralisasi Ekonomi
E
Desentralisasi Fungsional
NO. 1016
Link Soal
Konstitusi Indonesia mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar... persen dari APBN dan APBD.
A
10
B
20
C
30
D
40
E
15
NO. 1017
Link Soal
Periode antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 merupakan masa di mana Indonesia menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945
B
UUD Sementara 1950
C
Konstitusi RIS
D
Manifesto Politik
E
UUD NRI 1945 Amandemen
NO. 1018
Link Soal
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menegaskan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...'
A
Kehendak MPR
B
Undang-Undang Dasar
C
Presiden dan Wakil Presiden
D
Pancasila
E
Sistem Demokrasi
NO. 1019
Link Soal
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Kepastian Hukum
B
Keterbukaan
C
Akuntabilitas
D
Profesionalitas
E
Proporsionalitas
NO. 1020
Link Soal
Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan berkomunikasi dan mengelola informasi. Berikut ini adalah hak-hak yang dijamin dalam pasal tersebut, KECUALI...
A
Hak untuk mencari informasi
B
Hak untuk memperoleh informasi
C
Hak untuk menyimpan informasi
D
Hak untuk memonopoli informasi
E
Hak untuk mengolah informasi