Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 102. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1011
Link Soal
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.
NO. 1012
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 merombak banyak pasal terkait Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal manakah yang masuk dalam amandemen kedua?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
B
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan
NO. 1013
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, fungsi negara yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai wujud kedaulatan rakyat disebut fungsi...
A
Eksekutif
B
Legislatif
C
Auditif
D
Yudikatif
E
Konstitutif
NO. 1014
Link Soal
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai...
A
Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
B
Kompas atau pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
C
Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
D
Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
E
Ideologi tertutup yang harus ditaati secara mutlak
NO. 1015
Link Soal
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari konstitusi negara. Berikut ini yang merupakan pokok pikiran tersebut adalah...
A
Negara memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa berdasarkan asas persatuan
B
Negara berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat secara menyeluruh
C
Negara menganut paham kedaulatan rakyat melalui sistem permusyawaratan
D
Negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab
E
Semua jawaban di atas benar
NO. 1016
Link Soal
Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara dan menyusun peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai...
A
Dasar Negara dan Ideologi Negara
B
Perjanjian Luhur Bangsa
C
Jiwa Bangsa Indonesia
D
Kepribadian Bangsa
E
Moral Pembangunan
NO. 1017
Link Soal
Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh ...
A
Badan Pekerja MPR
B
Rapat paripurna MPR
C
Komisi/Panitia Ad Hoc
D
Rapat Fraksi-fraksi
E
Sidang Umum MPR
NO. 1018
Link Soal
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan signifikan pada naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini, yang muncul dari konsensus nasional, dianggap krusial dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila seorang ahli konstitusi menganalisis perubahan tersebut dari perspektif jaminan hak-hak fundamental dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, perbedaan mendasar yang paling merefleksikan prinsip inklusivitas dan semangat kebangsaan adalah pada poin yang mengatur tentang...
A
Struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif negara.
B
Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara secara umum.
C
Dasar negara terkait prinsip ketuhanan dan keagamaan.
D
Konsep kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis.
E
Visi mengenai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
NO. 1019
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial berada di tangan...
A
Ketua Mahkamah Agung
B
Presiden dengan persetujuan DPR
C
Ketua Mahkamah Konstitusi
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 1020
Link Soal
Pasal 10 UUD 1945 mengatur mengenai kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Kepolisian Republik Indonesia
B
Seluruh aparatur sipil negara di pusat dan daerah
C
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
D
Lembaga Yudikatif dan Legislatif
E
Sistem peradilan militer