Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 102. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1011
Link Soal
Di antara lembaga-lembaga berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)?
A
Badan Kepegawaian Negara
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Badan Urusan Logistik
D
Badan Pusat Statistik
E
Badan Intelijen Negara
NO. 1012
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kehidupan sosial budaya dapat diwujudkan melalui sikap...
A
Mewajibkan budaya mayoritas untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
B
Menciptakan satu budaya nasional dengan menghapuskan identitas budaya lokal.
C
Melakukan asimilasi paksa terhadap kelompok budaya minoritas.
D
Memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap kelompok budaya untuk tumbuh dan berkembang.
E
Mengabaikan eksistensi budaya daerah demi persatuan yang seragam.
NO. 1013
Link Soal
Dalam situasi darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, triumvirat menteri yang menjalankan tugas kepresidenan sementara terdiri dari...
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara
B
Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Polhukam
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri
E
Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Sekretaris Kabinet
NO. 1014
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara
NO. 1015
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai dengan simbol-simbol sila. Manakah pasangan simbol dan sila berikut yang tidak tepat?
A
Bintang - Sila ke-1
B
Rantai - Sila ke-2
C
Pohon Beringin - Sila ke-3
D
Kepala Singa - Sila ke-4
E
Padi dan Kapas - Sila ke-5
NO. 1016
Link Soal
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan sistem perekonomian nasional. Ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang tercermin dalam pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Negara menguasai seluruh faktor produksi tanpa terkecuali
C
Sektor swasta dilarang berperan dalam cabang produksi penting
D
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas
E
Buruh memiliki kekuasaan mutlak atas manajemen perusahaan
NO. 1017
Link Soal
Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Daerah
E
Sentralisasi
NO. 1018
Link Soal
Amandemen Keempat UUD 1945 mencakup materi perubahan yang cukup luas. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari perubahan pada tahap keempat tersebut?
A
Pembatasan kekuasaan Presiden
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia
C
Bentuk dan Kedaulatan Negara
D
Penggantian Presiden, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian nasional
E
Pembentukan lembaga baru seperti KPK
NO. 1019
Link Soal
Metode pembentukan wilayah negara yang terjadi karena adanya penyerahan suatu daerah dari satu negara kepada negara lain berdasarkan kesepakatan tertentu disebut...
A
Anexatie
B
Accessie
C
Cessie
D
Separatie
E
Occupatie
NO. 1020
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, bagaimana UUD 1945 menjamin tetap terjaganya integrasi nasional dalam bingkai NKRI?
A
Membiarkan daerah mengatur sendiri tanpa pengawasan pusat.
B
Menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah.
C
Memberikan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan tetap mengikuti ketentuan nasional.
D
Mengizinkan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
E
Menetapkan pemerintah daerah sebagai cabang independen dari pusat.