Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 102. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1011
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 1012
Link Soal
Siapakah yang memiliki wewenang untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
MPR melalui sidang istimewa
D
Menteri Keuangan
E
Komisi Pemberantasan Korupsi
NO. 1013
Link Soal
Sebelum disahkan menjadi Pancasila, terdapat rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang kemudian mengalami perubahan. Bagaimanakah bunyi asli sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta tersebut?
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam secara murni
NO. 1014
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, fungsi negara yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai wujud kedaulatan rakyat disebut fungsi...
A
Eksekutif
B
Legislatif
C
Auditif
D
Yudikatif
E
Konstitutif
NO. 1015
Link Soal
Konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunis) yang didukung oleh tokoh PKI seperti D.N. Aidit pada masa Demokrasi Terpimpin, terbukti gagal menyatukan bangsa. Mengapa konsep ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama?
A
Karena mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan negara.
B
Karena memberikan ruang bagi ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan (ateisme) untuk berkembang.
C
Karena menggabungkan golongan agama dengan golongan nasionalis sekuler.
D
Karena menolak bantuan asing dari blok Barat dan Timur.
E
Karena menghapus peran militer dalam pemerintahan sipil.
NO. 1016
Link Soal
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) setelah amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 24B, didasari oleh kebutuhan untuk memiliki lembaga yang menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai ...
A
Penasehat bagi hakim.
B
Fasilitator bagi hakim.
C
Mitra kerja hakim.
D
Pengawas perilaku hakim.
E
Penilai kinerja hakim.
NO. 1017
Link Soal
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat-alat transportasi diatur dalam ...
A
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015
B
TAP MPR No. II Tahun 2015
C
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015
D
TAP MPR No. XII Tahun 2013
E
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015
NO. 1018
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 1019
Link Soal
Era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mengklaim melakukan koreksi terhadap penerapan Pancasila dan UUD 1945 pada masa Soekarno dengan tujuan ...
A
Mengatur ulang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur.
C
Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara yang luar biasa.
D
Menjalankan Pancasila dan UUD 1945 sesuai konstitusi.
E
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
NO. 1020
Link Soal
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama tahun 1999, fokus utama perubahannya adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden agar tidak otoriter. Salah satu pasal krusial yang diubah adalah Pasal 7, yang mengatur tentang...
A
Pengangkatan menteri-menteri oleh Presiden
B
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
C
Hak Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
D
Wewenang Presiden menyatakan perang
E
Sumpah jabatan Presiden